Liputan6.com, Jakarta - Program Kartu Prakerja saat ini telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat. Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022 lalu mendorong Pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.
Program Kartu Prakerja akhirnya dilanjutkan pada 2023 dengan pelaksanaan skema normal, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
Advertisement
Sejumlah penyesuaian turut dilakukan dalam implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.
Berikut fakta-fakta program Kartu Prakerja 2023, dirangkum Liputan6.com, Jumat (6/1/2023):
1.Program Kartu Prakerja 2023 ditargetkan untuk 1 juta orang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima.
Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.
"Targetnya untuk 595.000 orang dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini karena Rp 2,67 triliun itu untuk 595 ribu orang dan untuk itu perlu ditambahkan 405 ribu orang," ujarnya.
Adapun gelombang pertama Kartu Prakerja 2023 akan dilakukan di kuartal pertama.
2.Besaran insentif untuk penerima jadi Rp 4,2 juta per orang
Dalam skema normal ini, besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp 4,2 juta per individu.
Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
"Beberapa hal baru yang di dalam skema normal yaitu skema ataupun offline online itu minimal 6 jam itu ditingkatkan menjadi 15 jam. Jadi dan pelatihan nya menjadi 15 jam," ujarnya.
Advertisement
3.Penerima Bansos lain bisa daftar Kartu Prakerja
Penerima bantuan sosial lain, seperti penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), hingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kini bisa mengikuti Program Kartu Prakerja.
Sebab, di tahun 2023 skema kartu prakerja berubah menjadi skema normal, bukan semi bansos lagi. Melainkan, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti Subsidi Upah, BPUM dan PKH boleh menjadi peserta kartu prakerja, karena ini untuk training dan skilling bukan bansos lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi Pers, Kamis (5/1/2023).
4.Pelatihan Offline dilakukan di 10 Provinsi
Program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai pada kuartal I-2023. Dalam skema baru ini, pelatihan dilakukan secara offline dan online, untuk offline akan dilakukan di 10 Provinsi.
"Pelatihan yang dilakukan secara online, offline atau campuran, ini pelatihannya secara offline diawali di 10 provinsi. Gelombang pertamanya dilakukan di triwulan pertama di tahun 2023," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi Pers, Kamis (5/1/2023).
Rincian 10 provinsi yang dimaksud yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.
Advertisement
5.Daftar Bidang Pelatihan Offline
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut, akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus dalam pelatihan program kartu prakerja diantaranya, pendidikan terkait bisnis seperti digital marketing, data spesialis, manajer logistik, surveyor, dan desain grafis.
Untuk, sektor manufaktur pelatihannya berupa manajer produksi operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan kesehatan kualitas, dan juga ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
Sedangkan, untuk sektor ekonomi kreatif antara lain desain grafis, animator. Untuk teknik, disediakan pelatihan berupa teknisi jaringan dan sistem komputer, power plant operator. Kemudian, pertanian ada skill Farmer.
"Kemudian, jasa, termasuk kurir Pengantar paket, hospitality, shopkeeper dan yang lain dari itu adalah contoh-contoh latihan yang akan dilakukan secara offline," ujarnya.
6.Pemerintah ajak Lembaga Pelatihan
Untuk menyambut skema baru program kartu Prakerja, Pemerintah mengajak lembaga yang terbaik di seluruh Indonesia atau mengundang partisipasi daripada lembaga pelatihan, untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu Prakerja.
Namun, lembaga pelatihan wajib memiliki asesmen dan mengikuti asesmen pelatihan normal, dan untuk pelaksanaannya dari tata kelola yang baik. sementara untuk proses seleksi akan melibatkan Tim Ahli independen sebagai fungsi akreditasi. Selain itu, kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau.
"Silakan lembaga pelatihan yang berminat hubungi platform digital yang telah bekerjasama dengan program kartu prakerja, satunya adalah yang dimiliki oleh pemerintah adalah sisnaker platform digital yang dikelola oleh pemerintah," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan, yang merupakan public private partnership di bidang pengembangan SDM di Indonesia.
Advertisement
