Cerita Akhir Pekan: Dilema Wisata di Wilayah Konservasi

Destinasi wisata di wilayah konservasi lainnya yaitu Taman Nasional (TN) Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menerapkan pembatasan pengunjung berdasarkan Kajian Daya Dukung Daya Tampung (DDDT).

Hal ini dilakukan karena prinsip wisata konservasi bukan mass tourism atau mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung melainkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemampuan alam dalam menampung pengunjungnya serta bagaimana membuat pengunjung aman dan nyaman.

"Berdasarkan kajian DDDT pada jalur wisata pendakian setiap harinya untuk jalur yang terkoneksi Sembalun, Senaru dan Torean masing-masing 150 orang sehingga total 450 orang," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dwi Pangestu pada Liputan6.com, Kamis, 5 Januari 2022.

"Untuk jalur pendakian yang tidak terkoneksi dan hanya sampai Pelawangan seperti Timbanuh, Tetebatu dan Aikberik, per harinya hanya menampung 100 orang," lanjutnya.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR telah membuat kebijakan SOP Pendakian yang telah diterapkan melalui aplikasi rinjaninationalpark.id. Menurut Dwi, pengunjung harus menyetujui dan mematuhi aturan tersebut mau bisa mendapatkan e-ticketing, termasuk wajib mengisi form sampah sesuai barang yang akan dibawa.

BTNGR juga melakukan pengecekan barang bawaan di pintu pendakian (pack in) saat check-in dan mengecek sampah yang dibawa turun (packout) saat check-out di pintu pendakian.

"BTNGR juga memiliki SOP Penanganan Sampah yang diterapkan dalam program seperti clean up. Pengunjung yang tidak membawa sampah bisa dikenakan sanksi hingga mem-blacklist pengunjung," terang Dwi.

Untuk membangun fasilitas tambahan, pihak lain dapat melakukan kerjasama dengan BTNGR dan dihibahkan untuk menjadi aset negara. "Untuk penentuan harga tiket masuk sudah ada aturannya berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan," sambung Dwi Pangestu.

Hal senada juga diungkapkan pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).  Menurut Nurhamidi SH selaku Kepala Seksi PTN. Wil. 1 Kerinci Balai Besar TN. Kerinci Seblat yang berbasis di Jambi, TNKS sebagai kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan ekosistemnya.

Banyak destinasi wisata di dalam kawasan TNKS yang diminati para pengunjung antara lain: Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Rawa bento, danau Kaco dan masih banyak lagi. "Mengenai pembatasan pengunjung di lokasi wisata TNKS sudah dilakukan sesuai dengan hasil kajian terkait daya dukung dan daya tampung lokasi wisata, meskipun belum secara keseluruhan lokasi wisata TNKS dilakukan kajian,” jelas Nurhamidi lewat pesan pada Liputan6.com,"Kamis, 6 Januari 2022.

Pembatasan terhadap pengunjung dilakukan dengan mencatat dan mendata jumlah pengunjung yang akan memasuki kawasan wisata di dalam kawasan TN. Bila jumlah pengunjung sudah melebihi kuota yang sudah ditentukan maka disarankan untuk ditunda di keesokan harinya ataupun di lain waktu.

Untuk menjaga kelestarian maupun kebersihan kawasan TNKS sebagai lokasi kunjungan wisata, mereka sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi wisatawan di dalam kawasan TNKS. Tujuannya untuk keselamatan, kenyamanan bagi pengunjung dan menjaga ketertiban pendaki serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem.“Didalam SOP juga memuat ketentuan-ketentuan tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi pengunjung,” terang Nurhamidi.

“Mengenai membangun fasilitas tambahan di tempat wisata konservasi lebih sulit, saya kurang tahu, yang jelas untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dikawasan hutan harus berdasarkan beberapa prinsip. Ada Prinsip Konservasi, Prinsip Partisipasi, Prinsip Edukasi dan Rekreasi, Prinsip Ekonomi dan Prinsip Kendali

“Pembangunan sarana dan prasarana harus berfungsi untuk mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan wisata alam pada kawasan hutan,” pungkas Nurhamidi.

Mengenai unsur keberlanjutan, Rizki Handayani dari Kemenparekraf menambahkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2025,  pemerintah tengah mengupayakan Indonesia menjadi destinasi wisata pilihan di Asia Tenggara dengan konsep quality and sustainable tourism, sedangkan dalam jangka panjang 2030 pariwisata Indonesia sudah dapat menjadi World-Class Integrated and Sustainable Tourism Growth Destination.

"Kemenparekraf telah merilis panduan tentang destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan," jelas Rizki.

Di dalamnya menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu, kemenparekraf juga tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Ekowisata Indonesia yang bertujuan untuk merealisasikan program aksi yang dapat mendorong kolaborasi dan integrasi para pihak dan antarsektor terkait untuk peningkatan kualitas destinasi dan kualitas pelayanan.

Penyusunan RAN ekowisata ini menjadi kerangka pengembangan ekowisata dan portofolio pariwisata Indonesia, serta meningkatkan kunjungan wisman/wisnus dengan pendekatan aktivitas di destinasi ekowisata. "Di dalam satu destinasi ekowisata tersebut di antaranya merupakan kombinasi dari beberapa produk ekowisata berbasis sungai, hutan, bahari dan gunung, serta dengan memerhatikan skala berkesinambungan. Diharapkan pula ekowisata dapat menambah nilai kontribusi dalam upaya percepatan pemulihan pariwisata paska pandemi sesuai penerapan Sustainable Development Goals (SDGs)," punkas Rizki.