Liputan6.com, Tomohon - Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 4 tahun silam, baru pertama kalinya Nadiem Anwar Makarim mengunjungi Sulut.
Dalam kunjungannya, Jumat (6/1/2023), Nadiem Anwar Makarim berdialog dengan 170 pemangku kepentingan Program Guru Penggerak (PGP), Sekolah Penggerak, dan Program Organisasi Penggerak (POP) yang berasal dari Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa.
Mendikbudristek mengatakan, kebijakan Merdeka Belajar hadir bukan hanya sebagai kebijakan atau program dari pemerintah pusat, melainkan sebagai gerakan.
“Banyak Guru Penggerak dan Kepala Sekolah Penggerak bertanya bagaimana kelanjutan Merdeka Belajar jika nanti saya sudah tidak menjadi menteri,” ujarnya dalam pertemuan yang digelar di SMP Lokon St Nikolaus Tomohon, Sulut.
Baca Juga
Advertisement
Dia memaparkan, Merdeka Belajar akan lanjut atau tidak, itu ada di tangan para guru. Kalau Merdeka Belajar sudah jadi gerakan dan dirasakan manfaatnya, bagaimana pun kebijakan Kementerian, akan sulit membendung semangat Merdeka Belajar.
“Di karier apa pun di masa sekarang dan masa depan, semuanya butuh kompetensi kerja kelompok, menggunakan logika dalam permasalahan, kemampuan komunikasi, dan integritas,” ujarnya.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Implementasi Kurikulum Merdeka
Nadiem mengatakan, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru ditantang untuk menciptakan projek-projek bagi peserta didik. Ada sekolah-sekolah yang menganggap konsep projek tersebut aneh sehingga merasa sulit menerapkannya.
“Kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menjadi kreator dalam proses pembelajaran,” ujarnya.
Guru dan sekolah ditantang untuk menciptakan projek-projek berdasarkan tema-tema. Lalu menentukan apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari projek, kemudian mengumpulkan peserta didik untuk mencapai tujuan projek.
“Projek ini paling mengasah kemampuan kolaborasi dan gotong royong,” tutur Nadiem.
Dukungan terhadap program-program Merdeka Belajar juga datang dari pemerintah daerah di Sulut, salah satunya Kabupaten Minahasa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tommy Wuwungan mengatakan, salah satu bentuk komitmen Pemkab Minahasa adalah dengan mengangkat Guru Penggerak menjadi kepala sekolah.
“Jadi Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban memberikan masukan kepada pimpinan daerah agar Guru Penggerak bisa menjadi kepala sekolah,” ujarnya.
Simak juga video pilihan berikut:
Advertisement
