Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan, baru di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik.
Bendahara negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2022 saja mampu tembus 5,7 persen. Bahkan penerimaan pajak pada kuartal IV-2022 tumbuh 31 persen, penerimaan bea cukai 18 persen.
Advertisement
"Ekonomi kita tuh gimana anda gak merasa senang, 5,7 persen di kuartal 3, kuartal keempat ini memang penerimaan pajak kita pertumbuhannya 31 persen, penerimaan bea cukai 18 persen, PNBP kita di atas 30 persen tembus semuanya terbaik dalam mungkin 20 tahun, saya menjadi menteri keuangan, PNBP kita gak pernah tembus diatas Rp 520 triliun," kata Menkeu dalam acara Apresiasi Media Nagara Dana Rakca 2022, Sabtu (7/1/2023).
Sebelumnya, Menkeu menyampaikan, realisasi penerimaan pajak Indonesia sepanjang 2022 tembus Rp 1.716,8 triliun. Angka ini menunjukkan 115,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.485 triliun.
Menkeu juga menyebut kalau besaran perolehan pajak meningkat sekitar 34,3 persen dari tahun sebesar Rp 1.278,6 triliun. Bahkan pertumbuhan ini diklaim terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia harus waspada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"Ini it's about ekonomi kita, jadi aku tidak boleh mengatakan ceritanya jelek banget, kalau cuman mengatakan itu pada knowing di sana ini awan sudah mulai muncul. Sama kayak kita G20, di GWK semua menteri lihat awan jangan sampai hujan. Artinya, kita juga mengatakan kita hidup dengan melihat berbagai fenomena global," ungkapnya.
Mitigasi
Lebih lanjut, Menkeu pun menyampaikan terkait mitigasi yang dilakukan dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu dengan memperkuat ekspor. Misalnya, Indonesia banyak melakukan ekspor ke India, seperti ekspor CPO. Namun, pendapatan per kapita Indonesia dengan India hampir sama.
"Mitigasinya gimana? kalau ekspor kita lihat fenomena yang cukup menarik. Jadi, ekspor kita ke India lebih banyak, ekspor CPO kita paling besar ke sana. Hanya India sama kita itu income kita hampir sama, cuman kita lebih tinggi dari India," ujarnya.
Kata Menkeu, walaupun pendapatan per kapita Indonesia dan India hampir sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik, pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 juga paling cepat.
"Kita termasuk yang cepat dan reborn cukup kuat," pungkasnya.
Advertisement
Sri Mulyani: Kalau Harga Pertamax Naik Lagi Jangan Marah Ya
Beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan harga bahan bakar minyak (Harga BBM) nonsubsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp 12.800 per liter, pada Selasa 3 Januari 2023, pukul 14.00 WIB. Penurunan harga pertamax ini merespons pada turunnya harga minyak dunia.
Menanggapi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dirinya memang memerintahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menurunkan harga Pertamax.
Namun, kemungkinan harga Pertamax bisa naik kembali jika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Menkeu meminta kepada masyarakat untuk memahami hal tersebut.
"Jadi, naik turunnya itu sebetulnya kalau kita mau konsisten ya kayak Pertamax itu, Pertamax turun ya turun. Saya Sampaikan saja ke Pertamina, Pak Erick, Pak Menteri ESDM, yang pas turun bilang ke konsumen ini harga pas turun, kalau harga (minyak dunia) pas naik jangan marah ya," kata Menkeu dalam acara Apresiasi Media Nagara Dana Rakca 2022, ditulis Sabtu (7/1/2023).
Untuk diketahui, harga minyak dunia sedang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Artinya, harga jual di sisi hilir seperti harga BBM Pertamax pun ikut terpengaruh.
Sebelumnya Erick Thohir mengatakan, penurunan harga BBM ini terjadi tak hanya untuk Pertamax, tapi juga menyasar seluruh bahan bakar nonsubsidi yang dijual Pertamina. Sebut saja ada Pertamina Dex, Dexlite, hingga Pertamax Turbo.
Erick Thohir menyebut, penurunan harga ini memang tidak secepat SPBU swasta. Alasannya, Pertamina memiliki ekosistem pengolahan bahan bakar yang lebih besar, ditambah banyaknya SPBU yang tersebar.