Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menanggapi soal pengurangan titik sebaran internet gratis JakWiFi di Ibu Kota imbas alokasi anggaran yang dipangkas dari Rp174 miliar menjadi Rp56 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan internet menjadi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Saya pikir, saya harus objektif walaupun itu programnya Pak Anies, ketika itu bermanfaat banyak untuk masyarakat. Yah saya harus dukung juga, gitu loh, saya nggak boleh membabi buta juga kan tetap menolak JakWiFi,” kata Gembong dalam keterangannya, dikutip Minggu, (8/1/2023).
Gembong mengatakan dalam satu keluarga MBR biasanya terdapat 2-3 anak yang masih sekolah. Sehingga, dengan JakWiFi mereka tak perlu membayar mahal untuk bisa mengakses internet yang bahkan tak turut diberikan dalam dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca Juga
Advertisement
Oleh sebab itu, Gembong mendukung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan program internet gratis yang digagas Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Mereka sekali beli paket Rp 50.000 dan habis dalam seminggu, kalau anaknya ada tiga bisa Rp150.000 seminggu. Sementara saya yang kategorinya orang mampu katakanlah, saya cukup bayar Rp400.000 (langganan internet rumah) sebulan sudah cukup untuk satu keluarga,” jelas dia.
Kendati demikian, Gembong menyampaikan anggaran JakWiFi pada 2023 boleh saja dipangkas, terlebih adanya hasil kajian dan evaluasi sebagai pertimbangan seperti pemanfaatan JakWiFi yang didapati sudah tidak maksimal untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Kalau itu (anggaran) mau dipotong yah boleh-boleh saja, tetapi kira-kira mungkin nggak dari 3.500 titik kemudian tinggal 1.200 titik. Kalau jalan pikiran dinas ada beberapa titik pemanfaatannya tidak maksimal (silakan), yah kalau duit APBD itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal tentu sayang juga,” kata dia.
Anggaran Dipangkas
Diketahui, anggaran pengadaan JakWIFI dipangkas dari Rp174 milyar menjadi Rp56 dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023. Sehingga, titik sebaran JakWIFI di wilayah Ibu Kota turut dikurangi dari 3.500 titik menjadi 1.263 titik.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto pemangkasan anggaran operasional JakWIFI di APBD 2023 juga berdasarkan hasil survei dan evaluasi yang pernah dilakukan Diskominfotik pada 2021 dan 2022. Hasilnya, kata Raides pemanfaatan JakWIFI di Ibu Kota juga dipengaruhi situasi peralihan pandemi Covid-19.
Pada survei Desember 2021 misalnya, pemanfaatan JakWIFI untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mencapai 56 persen dan 60,9 persen pada survei Maret 2022.
Namun, pada survei yang dilakukan saat masa peralihan Pandemi Covid-19, yakni November 2022, tercatat hanya 27,5 persen yang menggunakannya untuk PJJ. Sementata itu, sebanyak 50,7 persen lainnya mengakses JakWIFI untuk hiburan.
Raides menuturkan bahwa survei dilakukan secara proporsional di setiap kota/kabupaten administrasi DKI Jakarta. Teknik pengambilan data survei dilakukan dengan pengisian kuesioner, survei lapangan, wawancara terstruktur, dan observasi kepada pengguna JakWIFI.
“Hasil survei ini menjadi landasan Dinas Kominfotik untuk melakukan penyesuaian titik lokasi JakWifi yang tersebar di 645 RW, yakni di lingkungan masyarakat yang pemanfaatannya kurang optimal dalam mengakses JakWifi,” kata Raides dalam keterangan resminya, Kamis 5 Januari 2023.
Advertisement
Kembali Lakukan Evaluasi
Menurut Raides dari survei ditemukan terdapat 1.867 titik lokasi JakWIFI yang frekuensi penggunaannya tercatat sangat rendah. Sehingga ke depan Diskominfotik akan mengoptimalkan tingkat kestabilan konektivitas JakWIFI pada titik-titik layanan JakWIFI yang masih tersedia.
Meski demikian, Raides menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali melakukan evaluasi untuk melihat pemanfaatan JakWIFI di tengah warga Ibu Kota. Dia akan mengajukan tambahan anggaran operasional apabila penggunaan JakWIFI meningkat.
"Nanti di pertengahan tahun ini kita akan evaluasi lagi, liat lagi tingkat penggunaan masyarakat. Tinggi nggak, kalau tinggi kita akan sampaikan di APBD perubahan, tapi selama 12 bulan akses internet masyarakat tetap ada," kata Raides.
