Jokowi Sebut Efek Pencabutan PPKM untuk Pedagang Akan Terlihat Februari 2023

Presiden Jokowi berharap, usaha kecil menegah (UKM) dapat kembali ramai setelah pemerintah mencabut kebijakan PPKM sejak 30 Desember 2022.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 08 Jan 2023, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers Perkembangan PPKM, Senin (30/8/2021).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap, usaha kecil menegah (UKM) dan toko-toko kecil dapat kembali ramai seperti sebelum pandemi Covid-19. Terlebih, pemerintah telah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022.

"Setelah pencabutan PPKM, kita harapkan UKM-UKM, outlet, toko-toko kecil semuanya bisa semarak lagi seperti sebelum pandemi, kita harapkan itu," ujar Jokowi usai meninjau Aktivitas Perdagangan di Pasar Sentul Yogyakarta, Minggu (8/1/2023).

Dia pun memperkirakan efek pencabutan PPKM bagi para pedagang baru terlihat pada Februari 2023. Pasalnya, kata Jokowi, pencabutan kebijakan itu baru berjalan sekitar satu minggu.

"Tapi kan baru aja kan, baru seminggu dua minggu. Saya kira efeknya (pencabutan PPKM) baru kelihatan nanti di bulan Februari," jelas dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengecek harga bahan pokok di Pasar Sentul, pasca Natal dan Tahun Baru. Dia menuturkan harga komoditas lain cenderung stabil, sementara beras masih mengalami kenaikan.

Kendati begitu, Jokowi meyakini harga beras akan turun pada Februari mendatang. Hal ini dikarenakan Indonesia akan memasuki musim panen.

"Saya melihat harganya masih stabil, hanya satu mungkin beras yang memang naik. Tapi saya melihat di bulan-bulan Februari akan turun karena kita mulai panen," tutur Jokowi.


Jokowi Harap Omzet Pedagang Tanah Abang Membaik

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, pada Senin (2/1/2023). (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira).

Sebelumnya, Preaiden Jokowi meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta, Senin (2/1/2022). Dia berharap omzet atau pendapatan pedagang bisa jauh lebih baik, pasca kebijakan PPKM dicabut pemerintah.

"Kita harapkan muncul optimisme, (PPKM) sudah dicabut dan tadi saya bertanya ke beberapa pedagang juga menyampaikan tahun 2022 omzetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari 2022," jelas Jokowi kepada wartawan usai peninjauan, Senin (2/1/2023).

Dia menyadari bahwa 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi para pedagang. Untuk itu, dia berharap ada optimisme dari para semua pedagang pada 2023 usai PPKM dicabut.

"Saya melihat dan ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023 karena di tahun 2022 juga tahun yang tidak mudah, sebelumnya juga jauh dari kemudahan sehingga kita harapkan di thn 2023 itu ada optimisme karena PPKM sudah dicabut," kata Jokowi.


Jokowi Putuskan Cabut PPKM di Indonesia

Masyarakat berjalan di terowongan Kendal, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2022). "Pada hari ini pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022," ucap Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (30/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. PPKM resmi dicabut mulai Jumat (30/12/2022).

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang pada Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri)," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Jumat (30/12/2022).

"PPKM dicabut mulai hari ini," sambungnya.

Menurut dia, kajian terkait pencabutan PPKM sudah dilakukan sekitar 10 bulan. Jokowi menyampaikan beberapa bulan terakhir, kondisi Covid-19 semakin terkendali.

Dia menuturkan kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di angka 1,7 per 1 juta penduduk per 27 Desember 2022. Kemudian, positivity rate berada di angka 3,55 persen, tingkat ketersediaan tempat tidur di rumag sakit 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen.

"Semua dibawah standar WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah," jelas Jokowi.

Infografis Ragam Tanggapan Rencana Penghapusan PPKM di Akhir 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya