Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan tidak akan melibatkan serta melaporkan atas sikap partainya yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 ke Presiden Jokowi.
"Enggak ada hubungannya (dengan Presiden Jokowi), saya pikir begini, kita kan masing-masing partai memiliki kedaulatan itu," kata Ahmad kepada wartawan di hotel kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu (8/1/2023).
Advertisement
Sebab, kata Ahmad, penolakan sistem coblos partai atau proporsional tertutup merupakan kedaulatan partai. Bukan merupakan sesuatu yang seharusnya dilaporkan ke Jokowi, sekalipun partainya masuk dalam koalisi pemerintahan.
"Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri," kata Ali.
Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ahmad sebelum menghadiri pertemuan delapan partai politik parlemen yang menyatakan diri menolak sistem proporsional tertutup. Di antaranya, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
Atas pertemuan tersebut, Ahmad menilai jika pembahasan ini menyangkut kepentingan internal partai, sehingga Presiden Jokowi tak perlu ikut terlibat maupun menjadi pihak yang menerima laporan. "Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing kepentingan partai secara kedepannya jadi bicara tentang hal-hal yang lain," ujarnya.
Dia merasa heran dan mempertanyakan kembali atas urgensi untuk melaporkan pertemuan kali ini dengan delapan partai kepada Presiden Jokowi, soal sikap mereka menolak sistem proporsional tertutup.
"Apa harus? Enggak perlu, iya (kedaulatan partai)," sebutnya.
8 Parpol: Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi
Delapan ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul hari, Minggu (8/1/2023). Mereka menyatakan sikap menolak pemilu dengan sistem Proporsional Tertutup.
Usai pertemuan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, dan Wakil Ketua Umum PPP Amin Uskara menyampaikan pernyataan sikap 8 Parpol.
Sementara Gerindra izin tidak dapat hadir namun menyampaikan sepakat dengan ketujuh parpol lain.
"Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).
Airlangga menyebut sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.
"Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata dia.
Kedua, lanjut Airlangga, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem
"Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Keempat, mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama
"Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian," pungkas Airlangga.
Advertisement
Tolak Sistem Proporsional Tertutup, AHY: Kita Tak Ingin Beli Kucing dalam Karung
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan alasan pihaknya menolak sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sistem tersebut merampas hak rakyat dan demokrasi.
"Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," kata AHY di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).
Oleh sebab itu, AHY berharap sistem proporsional terbuka tetap dijalankan dengan demikian demokrasi berjalan dengan sehat.
"Kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini, dan kita bisa menyambut demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Dengan proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil," kata dia.
AHY menyebut sistem terbuka dapat memberikan keadilan bagi para kader dan juga caleg yang akan maju Pileg.
"Jangan sampai mereka berjibaku, berusaha berjuang untuk dapat suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem, dan kami ingin yang terbaiklah, bawa aspirasi masyarakat luas," pungkas Ketum Partai Demokrat tersebut.
Reporter: Bachtiarudin Alam
Sumber: Merdeka.com
