Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan partainya menolak keras wacana pemilihan umum (pemilu) sistem proporsional tertutup. Sikap PAN tersebut sejalan dengan sikap pimpinan tujuh partai politik yang ada di parlemen Senayan.
"PAN menolak keras wacana pemilu sistem tertutup karena telah diuji Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, sistem pemilu terbuka sesuai putusan MK tersebut telah dilaksanakan pada pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 berjalan dengan baik," kata Zulhas dalam pertemuan bersama enam pimpinan partai politik di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Advertisement
Zulhas menekankan, pihaknya menentang apabila sistem pemilu dilakukan kembali mundur secara tertutup. Dia mengatakan partai politik sudah bekerja dan caleg-caleg sudah disusun sehingga tak mungkin apabila sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.
"Demokrasi kita sudah lima kali pemilu, mestinya semakin hari semakin membaik, bukan mundur lagi. Dan tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan," ujar dia.
"Kita ingin agar tahapan pemilu ini berjalan sesuai dengan jadwal. Partai politik juga sudah bekerja, caleg-caleg sudah mulai disusun. Bayangkan kalau kita mundur lagi. Dan delapan partai setuju, sepakat menolak mundur menjadi sistem pemilu proporsional tertutup," lanjut Zulhas.
Menteri Perdagangan itu berterima kasih kepada Partai Golkar yang telah mengambil inisiatif pertemuan delapan pimpinan parpol hari ini untuk menyatakan sikap bersama. "Dan alhamdulillah delapan partai setuju dengan sistem pemilu terbuka dan menolak sistem tertutup," kata dia.
Pada kesempatan itu sebelum pertemuan dengan para pimpinan parpol berlangsung, Zulhas juga sempat melontarkan candaan dengan menyebut adanya koalisi baru.
Ketum dan Petinggi Parpol Bertemu di Hotel Dharmawangsa
Seperti diketahui, sejumlah pimpinan parpol berkumpul membahas sistem pemilu yang akan diterapkan pada Pemilu 2024 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023). Pimpinan yang hadir diwakili oleh ketua umum (ketum), waketum, dan sekjen partai.
Para petinggi parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Waketum PPP Amir Uskara.
Seluruhnya mulai datang ke lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Namun perwakilan dari Partai Gerindra tidak tampak hadir.
Sebelum mengawali pembahasan tentang sistem Pemilu 2024, para elite sejumlah parpol berfoto bersama dengan berjabat tangan erat. Kemudian mereka menggelar pertemuan secara tertutup.
Para elite parpol berkumpul membahas sikap sistem pemilu pada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Fraksi-fraksi parpol di parlemen minus PDIP sebelumnya sudah menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup diberlakukan pada Pemilu 2024.
Advertisement
Pernyataan 8 Parpol Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi
Sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul hari, Minggu (8/1/2023). Mereka menyatakan sikap menolak pemilu dengan sistem Proporsional Tertutup.
Usai pertemuan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, dan Wakil Ketua Umum PPP Amin Uskara menyampaikan pernyataan sikap 8 Parpol.
Sementara Gerindra izin tidak dapat hadir namun menyampaikan sepakat dengan ketujuh parpol lain.
"Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).
Airlangga menyebut sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.
"Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata dia.
Kedua, lanjut Airlangga, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem
"Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Keempat, mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama
"Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian," pungkas Airlangga.
