Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional atau National Food Agency akan menggelar operasi pasar beras sepanjang tahun 2023. Ini jadi langkah utama pasca terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat konsumen Tahun 2023.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 akan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung. Baik yang dibeli dengan menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan Pemerintah.
Advertisement
“Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (9/1/2023).
Menurutnya, SPHP beras tahun 2023 akan dilaksanakan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember 2023. Nantinya dilaksanakan tiap bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional yang dihimpun dari laporan perangkat daerah.
Melalui SPHP beras ini, Bulog melakukan penyaluran beras dengan harga Rp 8.300 – Rp 8.900 per kg disesuaikan dengan pembagian zonasi. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Rp 8.300 per kg, Wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp 8.600/kg, dan Wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp 8.900/kg.
“Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras. Saat ini penetapan harga eceran menjadi wilayah kerja Badan Pangan Nasional, kita juga sedang lakukan review untuk memperbaharui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras,” bebernya.
Agar penyaluran optimal, Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran. Opsi lainnya bisa melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah di jangkau lainnya.
“Poinnya, yang terpenting tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai jaminan atas mutu, beras yang dijual harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu, dan berat bersih,” jelasnya.
Isi Aturan
Diketahui, petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras diantaranya target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta harga penjualan. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan turunan dan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Kemudian Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, dan Perbadan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.
“Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman yang penting bagi terlaksananya SPHP beras yang tepat sasaran dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini akan menjadi landasan bagi Perum Bulog sebagai operator yang ditugaskan Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan program SPHP,” tuturnya.
Advertisement
Jaga Pasokan
Lebih lanjut, pelaksanaan operasi pasar beras di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh Wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar stok dan harga beras betul-betul di jaga dan dihitung sesuai kondisi di lapangan.
Presiden menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga di pasaran yang berdampak pada kenaikan inflasi.
“Upaya menjaga stok dan harga beras tetap stabil sangat penting dan menjadi prioritas, mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia,” urainya.
Arief mengatakan, melihat tingginya keterkaitan beras terhadap kepentingan publik, maka Pemerintah tentunya sangat berkepentingan menjaga stabilitas stok dan harga beras.
“Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga,” pungkasnya.
Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, beras berkontribusi 5,20 persen terhadap jumlah pengeluaran, angkanya bahkan meningkat menjadi 25,87 persen bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Pada tahun 2022, beras menyumbang bobot inflasi sebesar 3,33 persen.
Stok Bulog
Perum BULOG menyebut telah menguasai 775 ribu ton beras cadangan beras pemerintah (CBP) setelah mengimpor 500.000 ton beras. Meski total beras itu akan datang bertahap hingga Februari 2023 mendatang.
Angka impor ini merupakan pemenuhan penugasan pada 2022 lalu. Dengan realisasi sementara mencapai 100 ribu ton hingga akhir Desember 2022. Sisanya, sekitar 400.000 ton akan datang hingga akhir Februari 2023.
Secara total, BULOG akan menguasai 775 ribu ton beras pasca proses impor itu selesai. Dengan banyaknya cadangan itu, apakah langkah impor akan kembali dilakukan tahun ini?
Kabag Humas BULOG Tomi Wijaya menerangkan, kalau kebijakan impor berada di regulator atau pemerintah. Dalam hal ini, berarti mengacu pada data Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Keputusannya sendiri, ada di tangan Kementerian Perdagangan.
"Pada prinsipnya, BULOG siapkan menjalankan penugasan dari regulator dalam rangka mewujudkan stabilitas harga pangan di Indonesia," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (9/1/2023).
Perlu diketahui, CBP yang ada di gudang BULOG pada tahun lalu sempat menipis. Meski begitu, ada klaim yang menyatakan kalau beras di dalam negeri mampu memenuhi cadangan tersebut.
Seiring berjalannya waktu, Mendag Zulkifli Hasan tak meyakini adanya stok yang banyak di dalam negeri. Sehingga, langkah impor terpaksa diambil untuk melakukan stabilisasi harga beras di pasaran.
"Psikologisnya begitu kita datangkan impor, ada kepastian barang, dan ketika pasar sudah mengetahui BULOG punya barang, maka sangat diyakini harga akan bisa terkendali," urai Tomi.
Advertisement
