Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat menyatakan baru akan menentukan sikap terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pernyataan resmi.
"Sikapnya akan kami sampaikan setelah KPK umumkan secara resmi,” kata Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Pandjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (11/1/2023).
Advertisement
Menurut dia, rencananya pada Kamis (12/1/2023) akan ada tanggapan atau keterangan resmi dari DPP Demokrat
"Apa yang sedang dilakukan kita lakukan dulu. Besok mungkin ada statement DPP. Biar jangan terburu-buru," ujar Hinca.
Terkait apakah akan ada himbauan kepada Lukas dan kader Demokrat lainnya agar kooperatif, Hinca menyatakan partainya tidak akan berkomentar terkait hal tersebut sebelum ada pengumuman dari KPK.
"Ini bukan mendadak kan sudah lama, kita dengar dulu penjelasan resmi KPK," kata dia.
Hinca pun menegaskan, Demokrat menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
"Prinsipnya kan penegakkan hukum berjalan. Prinsip dasar itu dulu," jelas dia.
Bawa Paksa
Diketahui, KPK membawa paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Lukas Enembe ditangkap saat berada di sebuah restoran di Distrik Abepura, Kota Jayapura pada Selasa (10/1/2023) sekitar pukul 11.00 WIT.
Penangkapan yang dilakukan pada Selasa (10/1/2023) sekira pukul 12.30 WIT itu memicu kericuhan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan lima lainnya terluka
Advertisement
