Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi mengangkat M. Yusuf Permana sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara. Hal tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada Rabu, 11 Januari 2023.
M. Yusuf Permana meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma pada 1998. Pria kelahiran Jakarta, 24 September 1975 ini mengawali karier sebagai Staf Biro Protokol Sekretariat Presiden pada 2002. Lalu, ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada 2021.
Advertisement
Pada 2021, Yusuf Permana menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal dan juga sempat menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Tak hanya itu, Yusuf juga ditunjuk sebagai Komisaris Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd pada Januari 2020 - Agustus 2021.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris BTN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pengunduran diri Heru dilakukan sehubungan yang bersangkutan telah diangkat menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Kami selesai RUPSLB terkait pengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai komisaris perseroan yang telah dilantik menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers, Rabu, 11 Januari 2023.
Haru menuturkan, dalam RUPSLB BTN, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan M Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN menggantikan Heru Budi Hartono. Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan kembali Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital BTN.
Dengan ada komposisi komisaris yang baru ini, BTN semakin optimistis dalam mencapai target menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025.
Heru Budi Hartono telah dilantik sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono juga telah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri pada 12 Oktober 2022.
Susunan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan sendirinya sejak pelantikannya sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 17 Oktober 2022.
Berikut adalah susunan komisaris baru hasil RUPSLB BTN:
Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen : Armand B Arief
Komisaris Independen : Sentot A Sentausa
Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
Komisaris : Andin Hadiyanto
Komisaris : Himawan Arief Sugoto
Komisaris : M Yusuf Permana
Adapun susunan Direksi BTN tidak berubah sebagai berikut:
Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo
Direktur Distribution and Funding : Jasmin
Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
Advertisement
Rights Issue BTN
Pada kesempatan yang sama, Haru menegaskan, di tengah dinamika makro ekonomi nasional dan global, serta kondisi Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19 pada 2022, perseroan optimistis menyambut 2023.
Pada akhir 2022, BTN berhasil menyelesaikan target bisnis dengan baik. BTN akan kembali pada masa kejayaannya di mana 2022 akan ditutup dengan raihan kinerja terbaik dalam 10 tahun terakhir.
"Pencapaian itu menunjukkan "that we are back on track". Kami akan menjaga pencapaian ini agar dapat sustain kedepan dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan serta peningkatan layanan sehingga tujuan besar Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada Tahun 2025 dapat terwujud," jelas Haru.
Selain itu, rights issue yang merupakan salah satu strategi inisiatif dari BTN untuk meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan kredit perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, telah berjalan lancar dengan tingginya jumlah permintaan yang masuk, sehingga rights issue BTN ini mengalami oversubscribed sekitar 1,6 kali.
"Saya mewakili seluruh jajaran Manajemen Bank BTN ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah RI, pemegang saham publik dan stakeholder lainnya yang telah mendukung proses rights issue perseroan sehingga berjalan lancar dan sukses. Kelebihan permintaan rights issue Bank BTN merupakan kepercayaan yang besar dari para pemegang saham Bank BTN terhadap kinerja perseroan," pungkasnya.
Rights Issue Perseroan
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau disebut BTN menambah modal dengan memberikan hak memesan terlebih dahulu (PMHMETD II) atau rights issue.
Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (15/12/2022), BTN menawarkan sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 saham dengan nilai nominal Rp 500 dalam rangka rights issue. Saham yang ditawarkan itu setara 24,54 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. BTN menetapkan harga pelaksanaan rights issue Rp 1.200 per saham. Dengan demikian, dana yang akan diraup dari rights issue sebesar Rp 4,13 triliun.
Adapun pemegang 100 juta saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (recording date) pada pukul 16.00 WIB berhak atas 32.525.443 HMETD.
Adapun pemegang saham utama perseroan yaitu Negara Republik Indonesia memiliki satu saham seri A Dwiwarna 6.353.999.999 dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Pemerintah Indonesia akan melaksanakan PMHMETD II ini sebesar 2.066.666.648 saham baru melalui penambahkan penyertaan modal negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BTN. Pemerintah Indonesia menambah penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan maksimal Rp 2,48 triliun.
Dalam aksi korporasi ini, PT CIMB Niaga Sekuritas bertindak sebagai pembelian siaga atas sebagian sisa saham baru yang tidak diambil bagian tersebut. Harga pelaksanaan rights issue oleh pembeli siaga Rp 1.200 per saham.
“Sebagai pembeli siaga, CIMB Niaga Sekuritas membeli sebanyak-banyaknya 83.333.333 sisa saham baru yang setara Rp 99,99 miliar,” demikian mengutip dalam prospektus perseroan.
Advertisement
