Pemda Sering Klaim Lumbung Pangan, Tapi Tak Ada Kebijakan yang Berpihak ke Pertanian

Belum banyak Pemda yang mengaku sebagai wilayan lumbung pangan yang memberikan perhatian maksimal untuk sektor pertanian baik secara kebijakan maupun secara riil berupa pedampingan kepada para petani.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Jan 2023, 13:10 WIB
Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Klaim daerah sebagai lumbung pangan ternyata hanya sebatas luasan lahan saja. Jika dilihat lebih dekat ternyata ternyata tidak ada upaya riil dari pemerintah daerah (pemda) untuk mengembangkan lahan sehingga mampu menghasilkan panen yang maksimal.

Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo mengatakan, banyak Pemda mengklaim sebagai daerah lumbung pangan. Namun klaim tersebut tidak diiringi dengan upaya pengembangan sektor pertanian.

Belum banyak Pemda yang memberikan perhatian maksimal untuk sektor pertanian baik dilihat secara kebijakan maupun secara riil berupa pedampingan kepada para petani.

"Setiap daerah selalu mengklaim sebagai penghasil pertanian tapi Pemda tidak memikirkan pemgembangan pangan di daerah," kata La Ode dalam Seminar Nasional: Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Pangan Ekonomi Daerah 2023 di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1/2023).

Tak hanya soal pengembangan sektor pertanian, Pemda juga kerap mengabaikan sarana transportasi dan moda angkutannya. Padahal infrastruktur dan moda transportasi menjadi faktor penting dalam penentuan harga pangan.

"Kalau jalan tidak memadai ini akan berpengaruh ke harga. Mau ambil barang di sentra pangan akan susah dan sulit kalau jalannya jelek dan moda tranportasinya kurang," ungkapnya.

Makanya, diperlukan komunikasi efektif yang dilakukan Pemda. Bila membangun infrastruktur sendiri bisa menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pemda bisa mengusulkan pembangunan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

"Kalau dibayai sendiri ini bisa gerus anggaran daerah kan bisa mengajukan pemerintah, makanya ini perlu kerja sama dengan pemerintah pusat," kata dia.

Selain itu, La Ode juga meminta antar Pemda saling berbagi informasi dan data dalam hal apapun, utamanya masalah pangan. Setiap daerah harus saling terkoneksi dengan data statistik dalam menjaga inflasi.

Agar tidak ada daerah yang kekurangan bahan pangan atau komoditas tertentu sehingga harganya menjadi sangat tinggi. Namun di sisi lain komoditas tersebut menumpuk dan harganya jatuh sehingga merugikan petani.

"Komunikasi yang efektif sehingga ada koordinasi buat stakeholder," pungkasnya.


Mentan Ditantang Jokowi Lebih Kerja Keras Urus Lumbung Pangan

Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bekerja lebih keras terkait pengembangan lumbung pangan atau food estate.

Syahrul pun siap dengan arahan kepala negara itu. "Saya harus kerja lebih keras lagi, saya di challenge luar biasa, kapan juga presiden tidak marah sama mentan, memang harus di challenge kalau gak di challenge, nanti tidur aja," kata Syahrul usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Jokowi juga meminta lumbung pangan atau di sejumlah wilayah dikembangkan supaya lebih maksimal. Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas hasil tani.

Pemerintah diketahui sedang mengembangkan kawasan food estate di berbagai daerah di antaranya Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, di Nusa Tenggara Timur, di Papua dan di Maluku.

"Cadangan lahan kita di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Papua, di Maluku harus jadi bagian-bagian strategi kita dan di sana Presiden mengarahkan food estate agar bisa dilakukan lebih maksimal," kata Syahrul.

Menurutnya, pengembangan lumbung pangan hingga saat ini masih cukup baik. Contohnya lumbung pangan di Kalimantan Tengah yang produksi panennya hampir dua kali lipat.

"Saya tanggung jawab food estate ini cukup bagus, yang tadinya lahan existing kita di bawah 3 ton hasilnya, di Kalimantan sekarang 4-5 ton. Itu contohnya, jangan berpikir memang lahan di Kalimantan itu yang gambut, payau, agak asin, PH-nya sangat rendah. Sama dengan lahan yang di Jawa, begitu intervensi, begitu jadi, dia membutuhkan proses," tuturnya.


Akui Tidak Semua Lahan Naik Produktivitas

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau lokasi lahan rawa pengembangan food estate atau lumbung pangan dan saluran primer induk UPT A5 di Kapuas, Kalimantan Tengah.

Syahrul mengakui tidak semua lahan di kawasan lumbung pangan berhasil meningkatkan produktivitas panen. Tetapi, jumlah lahan yang gagal sangat sedikit ketimbang yang berhasil.

“Ada beberapa lahan yang juga cukup bagus, tapi juga ada beberapa lahan yang kena air, namanya juga tempatnya seperti itu, kadang-kadang kalau hujan sedikit, dia langsung banjir, naik ke atas ya, di situ gagal, tapi tak seberapa," ujar Syahrul.

Syahrul mengakui tidak semua lahan di kawasan lumbung pangan berhasil meningkatkan produktivitas panen. Tetapi, jumlah lahan yang gagal sangat sedikit ketimbang yang berhasil.

“Ada beberapa lahan yang juga cukup bagus, tapi juga ada beberapa lahan yang kena air, namanya juga tempatnya seperti itu, kadang-kadang kalau hujan sedikit, dia langsung banjir, naik ke atas ya, di situ gagal, tapi tak seberapa," ujar Syahrul.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya