Liputan6.com, Jakarta PPP menduga Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon, seperti kebiasaan sebelumnya dalam mengambil keputusan penting.
Adapun, Rabu Pon berikutnya akan jatuh pada 1 Februari 2023.
Advertisement
"Biasanya kalau kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing, Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat. Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 Februari. Kita tunggu sajalah, gitu," ujar Waketum PPP Arsul Sani di DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
PPP tidak masalah Jokowi akan mengganti menterinya. Karena semua berada di tangan presiden.
"Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah presiden apakah kinerja atau basis-basis yang lain lah. Misalnya alasan politik. Ya itu kita serahkan saja kepada presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja," ujar Arsul.
Partai-partai koalisi pemerintahan juga tidak dapat mendesak Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Hal ini hanya akan meruncingkan masalah di antar partai.
"Itu kita serahkan kepada presiden sebab kalau kita kemudian mendesak-desakan atau menidak-tidakkan maka apa yang akan terjadi kemudian adalah perbedaan pendapat yang meruncing dan memanas di antara partai politik itu sendiri. Termasuk yang ada di koalisi pemerintahan," jelas Arsul.
Tak Diatur
Menurut Arsul, tidak ada aturan yang mengharuskan Presiden Jokowi untuk mengganti menterinya dengan alasan kinerja saja.
Misal alasan politik juga tidak ada larangan. Semua menteri yang diangkat Jokowi sudah memahami siap diganti sesuai kebutuhan presiden.
"Yang jelas saya kira semua menteri itu pasti memahami bahwa suatu ketika diangkat kapan saja diberhentikan, kinerja itu. Itu kan kebutuhan presiden saja, kebutuhan itu apa? Termasuk kebutuhan kinerja, kebutuhan pertimbangan politik yang lain bisa jadi," jelas Arsul.
Advertisement
