Liputan6.com, Washington - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dinilai defensif dalam merespons skandal dokumen rahasia pemerintah yang menyeretnya.
"Orang-orang tahu saya menangani dokumen dan materi rahasia dengan serius," kata Biden kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).
Advertisement
"Kami bekerja sama sepenuhnya dengan peninjauan Kementerian Kehakiman. Sebagai bagian dari proses itu, pengacara saya meninjau tempat-tempat lain di mana dokumen-dokumen semasa saya menjabat sebagai wakil presiden disimpan dan mereka menyelesaikan peninjauan tadi malam. Mereka menemukan sejumlah kecil dokumen dengan tanda rahasia di area penyimpanan dan lemari arsip di rumah dan perpustakaan pribadi saya. Kementerian Kehakiman segera diberitahu... Jadi kita akan melihat semua ini terungkap," tambahnya.
Presiden ke-46 AS itu menolak menjawab pertanyaan pers.
Skandal ini bermula setelah pengacara Biden menemukan sejumlah file rahasia pemerintah di Penn Biden Center, sebuah think tank yang diluncurkan Biden, yang berpusat di Washington DC. Temuan tersebut terjadi pada 2 November 2022, tapi baru pekan ini diungkapkan ke publik.
Tidak lama itu, muncul kabar temuan kedua yang terjadi di kediaman pribadi Biden di Wilmington, Delaware. Peristiwa inilah yang kemudian mendorong pernyataan Biden kepada awak media, di mana ia dianggap defensif.
Penemuan sejumlah dokumen rahasia pemerintah yang menyeret Biden digambarkan rumit secara politik bagi seorang presiden yang menggembar-gemborkan standar etika yang tinggi. Bahkan, skandal Biden ini dinilai bisa lebih memalukan dari kasus serupa yang menimpa mantan Presiden Donald Trump.
Penyelidikan Terhadap Donald Trump
Trump saat ini tengah dalam penyelidikan menyusul aksinya menimbun sejumlah besar dokumen pemerintah di kediamannya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2021. Dalam penggeledahan yang berlangsung pada Agustus tahun lalu, FBI dilaporkan menyita sekitar 11.000 dokumen.
"Kapan FBI akan menggerebek rumah-rumah Joe Biden, bahkan mungkin Gedung Putih," tulis Trump di situs media sosialnya, Truth Social, merespons skandal Biden.
Undang-undang AS mewajibkan semua catatan Gedung Putih, termasuk yang sangat rahasia sekalipun, diserahkan ke Arsip Nasional AS setelah masa pemerintahan selesai.
Advertisement
Peluru bagi Republikan
Ketua DPR Kevin McCarthy menuntut agar kongres menyelidiki skandal Biden. Politikus Republikan itu merujuk pada penyelidikan yang dilakukan terhadap Trump.
Sebagai upaya meredakan tuduhan campur tangan politik, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk jaksa penuntut berpengalaman Robert Hur sebagai penasihat khusus dalam penyelidikan skandal Biden. Hur sendiri pada tahun 2018 ditetapkan oleh Trump sebagai kepala petugas penegak hukum federal di Maryland.