Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menanggapi soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelumnya, dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudi Valinka melalui thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Advertisement
Menurut Fitria pihaknya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya perihal dugaan kasus korupsi tersebut. Hasilnya, dijelaskan bahwa stok beras di gudang penyimpanan Pasar Jaya itu merupakan sisa stok yang rencananya bakal dilelang.
"Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan, dimana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," kata Fitria kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga turut menanggapi soal tudingan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru mengaku tak tahu menahu soal dugaan korupsi bansos tersebut.
"Iya saya enggak tahu, itukan (program bansos) lama," kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 11 Januari 2023.
Beberapa Kali Bahas Rekonsiliasi Data
Kemudian, Heru menjelaskan telah membahas rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan hingga tiga sampai empat kali pembahasan sejak dia resmi mulai memimpin Ibu Kota. Kendati demikian, Heru mengaku tak paham persoalan di program lama peninggalan gubernur sebelumnya.
"Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya enggak paham," ungkap Heru.
Rudi Valinka melalui akun Twitter @kurawa membuat thread menuding bansos Pemprov DKI 2020 dikorupsi. Pada 9 Januari 2023 melalui thread-nya itu, dia membeberkan secara runtut temuannya itu.
"Kita mulai yah #sinetwit Bansos DKI tahun 2020 yang lalu," demikian tulis @kurawa, dikutip Kamis (12/1/2023).
Dalam lanjutan utasnya, dia mengatakan bahwa dugaan korupsi bansos berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan Pulogadung.
Beri Porsi Besar ke Pasar Jaya
Diketahui, Pasar Jaya menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19 yang melanda DKI Jakarta 2020.
"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” kata dia.
Dia menyebut bahwa BUMD Pasar Jaya menerima porsi anggaran paling banyak senilai Rp2,85 triliun. Bagi @kurawa, porsi anggaran yang lebih besar ini menimbulkan tanda tanya.
Menurut dia, tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Dia pun menduga hal tersebut karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum).
"Sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya,” ujar dia.
Dihimpun lebih lanjut, Rudi lantas menyematkan bukti-bukti temuan dalam thread-nya soal dugaan korupsi bansos DKI 2020 itu. Dia bahkan menyambangi gudang penyimpanan beras bansos milik Pasar Jaya.
Hasilnya, dia mendapati kondisi beras bansos rusak atau membusuk. Dari rekaman video dan foto yang disematkannya, nampak tumpukan karung beras dan beras-beras yang telah menguning.
Advertisement
