Liputan6.com, Jakarta Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali berhembus beberapa hari terakhir.
Berembus kabar bahwa menteri-menteri dari Partai NasDem akan terkena reshuffle kabinet.
Advertisement
Saat ini, ada tiga menteri dari NasDem yang duduk di kursi kabinet. Ketiganya yakni, Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G.Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Terkait isu reshuffle, menteri-menteri dari partai besutan Surya Paloh itu kompak untuk tetap menjalankan tugasnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa dirinya fokus bekerja dan tak mau ambil pusing soal isu reshuffle.
"Kita ini kan menteri kerja. Kerja aja. Kita di lapangan terus. Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," jelas Syahrul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (13/1/2023).
Sementara itu, Menteri LHK Situ Nurbaya tak mau menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang dikabarkan menyasar menteri dari Partai NasDem.
"Ah ngaco aja, jangan tanya saya dong," ucap Siti.
Wacana Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
Advertisement
