Liputan6.com, Washington - Republikan di DPR Amerika Serikat mendesak dibukanya daftar pengunjung ke rumah Presiden Joe Biden. Permintaan itu muncul menyusul temuan dokumen rahasia pemerintah di kediaman pribadi Biden di Delaware, yang dinilai dapat mengancam keamanan nasional.
"Kita perlu tahu siapa saja yang memiliki akses ke presiden," ungkap Ketua Komisi Pengawas DPR James Comer kepada Fox News seperti dikutip dari BBC, Jumat (13/1/2023).
Advertisement
Ken Buck, Republikan lainnya, dilaporkan telah melayangkan surat ke Gedung Putih atas permintaan serupa: buka daftar pengunjung. Rekan separtainya, Elise Stefanik, yang merupakan Republikan nomor tiga di DPR mengatakan bahwa catatan pengunjung adalah jelas merupakan isu keamanan nasional.
Ketika ditanya apakah daftar pengunjung kediaman Biden di Delaware akan dirilis, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre tidak mengonfirmasinya.
2 Temuan Dokumen Rahasia
Biden pada Kamis (12/1) mengakui temuan dokumen rahasia di garasi rumahnya di Delaware. Namun, melalui pernyataannya, dia dinilai defensif.
"Orang-orang tahu saya menangani dokumen dan materi rahasia dengan serius," kata Biden.
"Kami bekerja sama sepenuhnya dengan peninjauan kementerian kehakiman. Sebagai bagian dari proses itu, pengacara saya meninjau tempat-tempat lain di mana dokumen-dokumen semasa saya menjabat sebagai wakil presiden disimpan dan mereka menyelesaikan peninjauan tadi malam. Mereka menemukan sejumlah kecil dokumen dengan tanda rahasia di area penyimpanan dan lemari arsip di rumah dan perpustakaan pribadi saya. Kementerian Kehakiman segera diberitahu... Jadi kita akan melihat semua ini terungkap," tambahnya.
Temuan dokumen rahasia di rumah Biden itu bukan kali pertama. Sebelumnya, temuan dokumen serupa dilaporkan terjadi di Penn Biden Center, sebuah think tank yang diluncurkan Biden, yang berpusat di Washington DC.
Adapun temuan pertama terjadi pada 2 November, sebelum pemilu sela, namun baru diungkapkan ke publik pada Senin (9/1).
Biden diketahui berkantor di Penn Biden Center setelah tidak lagi menjadi wakil presiden pada 2017 hingga dia meluncurkan kampanye kepresidenannya pada 2019.
Advertisement
Penasihat Khusus
Mengutip keadaan luar biasa, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk mantan pejabat kementerian kehakiman senior era Donald Trump, Robert Hur, sebagai penasihat khusus untuk menyelidiki skandal dokumen rahasia ini.
"Penunjukan ini menggarisbawahi komitmen untuk independensi dan akuntabilitas dalam hal-hal yang sangat sensitif dan untuk membuat keputusan yang hanya dipandu oleh fakta dan hukum," kata Garland seperti dikutip dari BBC.
Sementara Hur mengatakan dia akan menyelidiki masalah ini dengan penilaian yang adil, jujur, dan tidak memihak.
Republikan yang juga Ketua DPR AS Kevin McCarthy mempertanyakan waktu pengungkapan pertama dan menuduh Biden sengaja menangani surat-surat sensitif tersebut dengan salah.
"Dia secara sadar tahu ini terjadi menjelang pemilu sela... Inilah yang membuat warga Amerika tidak memercayai pemerintah mereka," kata McCarthy.
Kasus Serupa Donald Trump
Trump, juga sedang diselidiki oleh kementerian kehakiman setelah lebih dari 300 file rahasia, termasuk beberapa yang ditandai dengan sebutan rahasia dan sangat rahasia, ditemukan oleh agen FBI kediamannya di Mar-a-Lago.
Pada Kamis, Trump menggungah di platform Truth Social bahwa jaksa agung harus 'segera' mengakhiri penyelidikan yang dia hadapi atas hasil penggeledahan Mar-a-Lago. Dia mengklaim penasihat khusus membenci dia.
Menurut analisis CNN pada Oktober, Biden telah menghabiskan lebih dari seperempat masa kepresidenannya bekerja dari rumahnya di Wilmington atau Pantai Rehoboth.
Advertisement
