Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sangat berkomitmen untuk memberikan hunian layak kepada seluruh warga Indonesia Hal ini terbukti dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 175,36 triliun khusus hanya untuk hunian.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, dalam APBN dianggarkan dana Rp 175,36 triliun untuk membantu masyarakat memiliki rumah impian.
Advertisement
"Rp175,36 triliun dana APBN #UangKita (2021-2022) memberikan dukungan akses perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah," kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagramnya @smindrawati, Jakarta, Sabtu (14/1/2023).
Dana tersebut disalurkan melalui kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perumahan. Dia merincikan sebanyak Rp 32,2 triliun APBN disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki 1,13 juta rumah.
Kemudian sebanyak Rp 79,9 triliun untuk likuiditas pembiayaan 1,169 juta rumah masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Lalu Rp 7,8 triliun dalam bentuk penanaman modal di PT SMF untuk pembiayaan 421.650 rumah.
Tak hanya itu, Pemerintah menambah modal 2 BUMN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat. Kepada Bank BTN pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp2,48 triliun dan Perum Perumnas sebanyak Rp 1,57 triliun.
"Pemerintah juga memberikan subsidi rumah dan bantuan uang muka untuk masyarakat berpendapatan rendah," kata dia.
Hasil Pajak
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan pembangunan perumahan telah memberikan dampak multiplier. Sebab dengan adanya pembangunan, rumah bisa menciptakan kesempatan kerja, dan mengangkat sektor UMKM.
Berbagai pembiayaan tersebut berasal dari APBN hasil pengumpulan pajak oleh pemerintah. Demi mewujudkan pembangunan, maka penggunaan pajak diberikan secara berkeadilan dengan ragam program yang dimiliki pemerintah.
"APBN - pajak anda adalah alat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang lemah dibantu, rakyat yang kuat membantu dengan membayar pajak," kata dia.
Bendahara negara ini juga membeberkan realisasi penggunaan APBN untuk membangun rumah rakyat. Melalui dana bergulir untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat (FLPP) sejak tahun 2010 telah mencapai Rp87,6 triliun .
Terdiri dari Anggaran FLPP untu 1.169.579 rumah senilai Rp100,32 triliun. PMN pada PT SMF Rp7,8 triliun untuk 421.650 rumah senilai Rp15,04 triliun.
Advertisement
Subsidi Uang Muka
Melalui anggaran Kementerian PUPR selama 4 tahun sebesar Rp 36,22 triliun. Anggaran tahun 2018-2022 ini telah digunakan untuk memperbaiki rumah masyarakat sebanyak 1.139.654 unit.
Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka Rp 774 miliar per tahun untuk 186.174 MBR per tahun. Ada juga subsidi selisih bunga Rp2,57 triliun pada 2022 untuk 769.903 rumah MBR.
APBN juga disalurkan melalui PNM kepada bank BTN sebesar Rp2,48 triliun pada 2022. Kepada Bank Tanah Rp1,5 trilliun pada 2021 dan 2022. Sedangkan kepada Perum Perumnas sebesar Rp1,57 triliun pada tahun 2022.
"Inilah Gotong Royong, untuk persatuan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera,"pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
