Liputan6.com, Jakarta - Industri pariwisata harus memasuki tahun politik ini. Seperti diketahui, Indonesia akan menjalankan mesta demokrasi pemilu di 2024 dan saat ini sudah memasuki tahun politik.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, di tahun politik biasanya menjadi berkah untuk industri pariwisata. Alasannya, akan banyak acara politik yang berlangsung di hotel dan restoran.
Advertisement
"Ini mungkin kesempatan kita untuk menyampaikan bahwa politik justru bagus untuk pariwisata dan ekonomi kreatif karena pasti banyak banget kegiatan di hotel-hotel," kata Sandiaga pada acara Indonesia Tourism Outlook 2023 di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta , Rabu (18/1/2023).
Sandiaga mengusulkan berbagai kegiatan politik dilakukan di kafe-kafe dengan mendatangkan para calon anggota legislatif. Melakukan kegiatan pemberdayaan, diskusi, pelatihan hingga pendampingan.
"Jadi politik itu seharusnya menggembirakan dan menurut saya sudah berubah total," kata dia.
Sandiaga menilai era politik yang memecah belah sudah mulai ditinggalkan generasi muda. Sebaliknya mereka lebih suka diajak untuk bersenang-senang.
"Mereka maunya happy-happy di Marawa. Marawa ini bisa jadi tempat diskusi, walaupun minumnya teh jahe," katanya.
Maka tahun 2023 ini menjadi waktu yang tepat untuk berinvestasi di destinasi wisata unggulan Indonesia. Mengingat pemerintah menargetkan tahun 2024 terbuka 4,4 juta lapangan kerja di sektor pariwisata.
"Jadi kalau ditanya gimana tahun politik? Don’t worry bro, saya punya datanya karena saya dulu investor. Justru di tahun politik ini bukan tahun wait and see tapi tahun yang penuh peluang investasi," ungkapnya.
"Jadi taglinenya, 2024 jangan wait and see tapi segera investasi untuk berwisata di Indonesia aja," pungkas Sandiaga Uno.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Masuk Tahun Politik, Investor Harus Lihai Cari Peluang Cuan
Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Indonesia bakal digelar tahun depan. Tak ayal, tahun ini menjadi tahun yang panas karena memasuki periode kampanye.
Secara historis, konsumsi dan investasi utamanya yang fisik, naik pada tahun kampanye. Namun keduanya cenderung turun saat memasuki masa voting.
Economist Indo premier, Luthfi Ridho mengatakan, pada periode tersebut pasar wait and see. Untuk pemilu serentak 2024, periode kampanye berlangsung pada April 2023. Voting pada Februari 2024 dan pengumuman hasil pemilu pada Oktober 2022.
“Jadi dari Februari sampai Oktober businessman dan siapapun yang sifatnya investment, masih dalam wait and see modem, dalam konteks siapa yang menang, kabinetnya siapa dan partai mana yang unggul, dan kebijakannya bagaimana,” kata dia dalam Indonesia Investment Education, Sabtu (7/1/2023).
Berdasarkan data Depdagri yang dipaparkan Luthfi, estimasi total pengeluaran untuk kampanye pada pemilu 2019 lalu mencapai Rp 365,7 triliun. Angka itu berasal dari 211.209 kandidat. Rinciannya, dua kandidat Presiden, 102 kandidat Gubernur, 2.056 kandidat Walikota dan Bupati, 7.968 kandidat DPR, 807 kandidat DPD, 24.659 kandidat DPRD Provinsi, dan 175.615 kandidat DPRD Kota/Kabupaten.
Adapun total kursi yang disiapkan pada pemilu 2024 tak banyak berubah yakni sebanyak 21.129 kursi dari 21.077. Sehingga diperkirakan belanja kampanye yang digelontorkan pada pemilu 2024 minimal sama dengan belanja pemilu pada 2019.
“Jadi kalau misalkan kalau melihat gelas setengah penuh, berarti ini minimum spending. Tapi kalau melihat gelas setengah kosong jangan-jangan tahun ini tidak setinggi itu,” imbuh Luthfi.
Advertisement
Panggung
Meski begitu, Luthfi memandang optimis pesta demokrasi kali ini akan lebih meriah. Mengingat pemerintahan yang berjalan saat ini sudah dua periode.
Sehingga pemilu 2024 menjadi panggung para politikus untuk mengambil alih kepemimpinan atau pemerintahan yang baru.
Di sisi lain, hal itu juga akan mempengaruhi kelanjutan proyek jangka panjang yang sudah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Mislanya yang menang nanti masih titisan pemerintahan yang sekarang, berarti IKN baru akan lanjut. Kalau misalkan yang menang pihak lain, ada kemungkinan IKN tidak akan dilanjut. Ini menarik untuk mencari celah bagi investor. Karena pada akhirnya siapapun Presidennya, kita masih bisa cari cuan,” pungkas dia.
