Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyisir jenis-jenis pelatihan dalam Program Kartu Prakerja yang cocok untuk meningkatkan kompetensi peserta di masa yang akan datang. Head Kemitraan dan Program Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) Dwina M Putri mengatakan, pelatihan yang dipilih diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Berdasarkan riset yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia dan beberapa lembaga lain, disebutkan bahwa terdapat ketrampilan dasar yang sangat dibutuhkan di masa kini dan masa depan.
Advertisement
Laporan-laporan tersebut antara lain “Critical Occupation List” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset Online Vacancy Outlook tahun 2020.
“Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality,” kata Putri dalam konferensi pers Kartu Prakerja, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Untuk mendukung penyediaan berbagai pelatihan tersebut, dia merincikan ada beberapa perubahan yakni:
1. Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam
2. Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap)
3. Program ini juga boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut
4. Penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp 4,2 juta per individu dengan rincian:
- Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta
;- Insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 kali
- Insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Pelatihan Offline
Sambungnya, secara offline, Program Kartu Prakerja akan dimulai di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan sampai seluruh Indonesia.
Diantaranya Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar,Kupang, dan Jayapura. Sedangkan untuk moda online atau daring, sama seperti sebelumnya, dapat diikuti dari seluruh provinsi.
Perlu diketahui, dari awal pembukaan Gelombang 1 pada April 2020 hingga Gelombang 47 di akhir tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022, sebanyak 53,6 persen peserta diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyandang disabilitas.
Advertisement
Kartu Prakerja 2023 Ada Berapa Gelombang?
Program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai pada kuartal I 2023. Program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan menjangkau 1 juta penerima.
Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian.
Lantas berapa gelombang yang akan dibuka dalam program Kartu Prakerja dengan skema normal tahun ini?
Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo, mengatakan belum ada bocoran jumlah gelombang yang akan dibuka tahun 2023.
Namun yang pasti, informasi pembukaan gelombang akan disampaikan melalui media sosial resmi Kartu Prakerja.
"Berapa gelombangnya belum bisa kita tentukan, karena ada perubahan sistem di kita yang akan menentukan berapa besaran yang kita lakukan," jelas Kurniasih dalam Konferensi Pers, Rabu (18/1/2023).
"Karena dari dulu juga pembukaan gelombang itu tidak bisa ditentukan berapa kuotanya. Tapi pasti di instagram (akan diumumkan) kalau siap maka kita akan buka gelombang," tambah dia.
Lebih lanjut, Program Kartu Prakerja tahun 2023 untuk tahap awal ini ditargetkan untuk 595 ribu orang. Namun, secara total tahun 2023 ditujukan untuk 1 juta orang penerima manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk 405 ribu orang.
"Target yang sudah ditetapkan Pemerintah kan dananya tersedia tahun ini Rp 2,67 triliun itu cuman cukup kalau biaya saldo pelatihan Rp 4,2 juta, berarti cukup untuk 595 ribu orang," ucapnya.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com
