Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengatakan pemerintah wajib melindungi investasi pelaku usaha di sektor perkebunan sawit. Pasalnya, ia menilai penerbitan izin lokasi dan hak atas tanah untuk berusaha kerap beririsan dengan klaim kawasan hutan.
"Perbedaan ini seringkali terjadi dikarenakan perbedaan peta. Apalagi hingga saat ini belum ada One Map Police di Indonesia. Agar tak berlarut-larut pemerintah wajib melindungi investasi perkebunan sawit," kata Sadino, Rabu (18/2/2023).
Advertisement
Dia mengklaim, bupati atau pemerintah daerah punya wewenang memberikan izin lokasi, asalkan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
Bahkan, ia menegaskan, dari izin lokasi sudah terbit hak atas tanah seperti HGU, HGB, SHM, HPL dan hak lainnya, namun masih diklaim sebagai kawasan hutan. Sehingga, penerima izin lokasi dan hak atas tanah sering menjadi objek kesalahan.
“Padahal hak atas produk negara dan dilindungi konstitusi tetapi bisa salah karena dimasukkan dalam klaim kawasan hutan. Siapa yang harus disalahkan kok penerima izin dan hak yang sudah membayar pajak dan kewajiban lainnya kepada negara tetapi tidak dilindungi investasi dan hak-hak nya,” terangnya.
Perlindungan Hukum
Menurut dia, aturan soal izin lokasi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang mengatur perizinan bidang perkebunan yang didalamnya ada perkebunan kelapa sawit. Perubahan selalu terjadi dan saat ini izin lokasi digantikan dengan SKKR.
“Dalam ketentuan umum peraturan Menteri Agraria menjelaskan, Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak,” tegas Sadino.
"Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan hukum, khususnya investasi bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," sebutnya.
Jika terjadi permasalahan, misalnya izin lokasi dan hak atas tanah berisisan dengan kawasan hutan, Sadino menyebut sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34. Pemerintah pun sudah berusaha menyelesaikannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
Advertisement
Izin Lokasi Beririsan
Hal ini, lanjut Sadino, juga didukung dengan lahirnya Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengatur penyelesaian perkebunan kelapa sawit sesuai Pasal 110A dan Pasal 110B.
"Penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit telah diatur Pasal 110A dan Pasal 110B baik itu yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja," jelasnya.
Terkait izin lokasi beririsan atau dikaitkan dengan kawasan hutan, Sadino menyatakan, memang kadangkala terjadi perbedaan peta antara Peta Tata Ruang Wilayah dengan Peta Kawasan Hutan. Hal ini disebabkan belum adanya One Map Police di Indonesia.
"Dengan adanya perbedaan peta tersebut, maka diperlukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah," tandasnya.
