Liputan6.com, Jakarta - Tahun 2022 sudah berlalu, dan negara-negara dunia berusaha bangkit dari pandemi COVID-19 di tahun 2023. Pada saat yang sama, banyak negara berusaha melawan ancaman resesi global 2023.
Salah satu hal penting untuk disorot adalah masalah utang negara. Laporan IMF pada Desember 2022 menyebut utang global masih terus naik. IMF bahkan menggunakan istilah "rollercoaster" untuk menggambarkan utang global yang fluktuatif secara tajam.
Baca Juga
Advertisement
Isu utang sering diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Products sebetulnya lebih rendah dari negara-negara tetangga.
PDB atau GDP merupakan hasil aktivitas ekonomi suatu negara. Umumnya, utang suatu negara dibandingkan dengan angka PDB suatu negara. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah utang masih aman.
Berdasarkan informasi yang Liputan6.com dapat, rasio pemerintah Indonesia ke PDB berada di kisaran 41 persen per Agustus 2022. Angka itu masih di bawah batas UU Keuangan Negara, yakni 60 persen.
Utang Indonesia memang tinggi, yakni tembus Rp 7.733 triliun per Desember 2022. Jumlah itu lebih tinggi dari utang pemerintah Malaysia yakni mencapai Rp 5.228 triliun.
Namun, rasio utang Malaysia ke GDP lebih tinggi, yakni kisaran 61,6 persen per September 2022, berdasarkan data CEIC.
Rasio utang paling tinggi di antara negara ASEAN adalah Singapura. CEIC mencatat utang Singapura mencapai kisaran Rp 11.214 triliun per September 2022.
Situs Statista mencatat rasio utang Singapura terhadap GDP mencapai 141,1 persen pada 2022. Jumlah rasio bahkan mencapai 159,8 persen pada 2021.
Meski demikian, situs pemerintah Singapura menyebut credit rating di Singapura masih berpredikat tinggi, yakni AAA, sehingga dapat dipercaya oleh kreditor. Credit rating dari S&P tersebut lebih baik dari Indonesia yang mendapat rating BBB
Situs askgov di Singapura turut menjelaskan bahwa utang di Singapura dipakai untuk investasi. Situs Kementerian Keuangan Singapura menyebut investasi itu juga meraih untung yang cukup. Alhasil, Singapura merupakan negara net creditor yang memiliki lebih banyak aset ketimbang utang.
"Singapura faktanya adalah negara net creditor, bukan negara pengutang, dan bisa meraup pendapatan investasi yang signifikan pada aset bersihnya," tulis situs askgov.
Jokowi: Hati-hati, 70 Negara Diprediksi Alami Resesi Tahun 2023
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti kepala daerah bahwa 2023 akan menjadi tahun ujian bagi perekonomian nasional. Pasalnya, kata dia, Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan bahwa sepertiga ekonomi dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023.
"Tahun 2023 Kristalina Georgieva (Managing Director dari IMF) mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/).
"Hati-hati, sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara," sambungnya.
Bahkan, kata dia, ratusan juta penduduk negara yang tidak terkena resesi akan merasakan seperti sedang resesi. Jokowi menyebut sebanyak 47 negara sudah menjadi pasien IMF karena guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan perang.
Jokowi menuturkan kondisi yang dihadapi 47 negara itu sama seperti Indonesia pada tahun 1997-1998. Saat itu, Indonesia juga meminta bantuan dana kepada IMF akibat krisis.
"Kita ingat tahun 1997-98 Indonesia menjadi pasiennya IMF. Ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara. dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF," ucap Jokowi.
Advertisement
Hati-Hati Ambil Kebijakan
Jokowi juga menjelaskan bahwa inflasi Indonesia berada di angka 5,5 persen pada 2022. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan negara lain seperti, Uni Eropa yang berada di 9,2 persen.
Selain itu, ekonomi nasional diproyeksikan mampu tumbuh di angka 5,2 sampai 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) di tahun 2022. Jokowi pin meminta kepala daerah berhati-hati mengambil kebijakan sebab 2023 merupakan tahun ujian, meski ekonomi nasional tumbuh baik pada 2022.
"Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan. Sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan, sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," jelas Jokowi.
Untuk itu, dia meminta kepala daerah memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Jokowi menuturkan inflasi saat ini menjadi mokok bagi semua negara.
"Situasi global masih sangat tidak mudah.Dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara," tutur dia.
Sri Mulyani: 43 Persen Negara di Dunia Jatuh Resesi 2023
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2023 harus optimis namun tetap waspada. Catatan ini disampaikan karena sepertiga dunia akan mengalami resesi.
"Tantangan 2023 instruksi dari presiden harus optimis tapi waspada. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Aaspada karena tahun 2023 sepertiga dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF," kata Menkeu dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (16/1).
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan harus menjaga momentum pemulihan. Untuk belanja 2023 terutama belanja ketahanan pangan dialokasikan Rp 104,2 triliun.
Kemudian, belanja di sektor sosial, perlindungan sosial Rp 476 triliun ini sama atau setara dengan apa yang dibelanjakan tahun lalu. Anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari guncangan dan untuk menjaga agar produksi energi bisa ditangani.
Sama halnya dengan infrastuktur, disediakan alokasi sebesar Rp 392 triliun. Sedangkan, belanja untuk kesehatan Rp 178 itu untuk non covid. Untuk pendidikan dialokasikan Rp 612 triliun.
Sementara, tahun 2023 Pemerintah tetap membelanjakan untuk proses Pemilu sebesar Rp 21,68 triliun dan juga untuk belanja dalam rangka mempersiapkan IKN Rp 23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya Rp 21 triliun.
"Itu lah belanja penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi pada di sisi global, baik kenaikan harga inflasi maupun perlemahan ekonomi dari negara lain," pungkas Menkeu.
Advertisement
