Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mampu membukukan volume penjualan 20 persen secara year on year (yoy) untuk bisnis bancassurance. Dengan peningkatan penjualan ini maka pendapatan berbasis komisi atau Fee Based Income (FBI) Bank Muamalat mampu tumbuh 15 persen (yoy).
Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Muamalat Hery Syafril mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi bisnis Bank Muamalat yang menyesuaikan produk bancassurance dengan profil dan kebutuhan nasabah. Ditambah lagi dengan proses yang dibuat simpel dan efisien.
Advertisement
“Kami juga menyediakan layanan purna jual yang andal serta program penjualan yang menarik seperti customer gathering dan giveaway untuk nasabah. Oleh karena itu, tahun ini kami menargetkan pertumbuhan volume penjualan bisa naik dua kali lipat dibanding tahun lalu,” ujarnya.
Pada 2023 prospek bisnis bancassurance diprediksi bakal cerah yang didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, Bank Muamalat juga akan meluncurkan produk baru dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) untuk menyasar segmen nasabah haji plus yang memiliki kebutuhan untuk pelunasan biaya haji dalam mata uang tersebut serta nasabah yang memiliki kebutuhan proteksi sekaligus berinvestasi dalam mata uang USD.
“Kami juga akan meluncurkan produk asuransi tradisional term life dengan fitur yang sederhana dan kontribusi yang terjangkau untuk menyasar segmen nasabah mass affluent,” imbuh Hery.
Sebagai informasi, pada kuartal III 2022 Bank Muamalat mencatatkan Profit Before Tax (PBT) sebesar Rp 40 miliar, tumbuh 332 persen secara year on year (yoy). Adapun total aset tercatat tumbuh sebesar 15 persen (yoy) dari Rp 52,1 triliun menjadi Rp 59,7 triliun.
Bank Muamalat Pimpin Pembiayaan Sindikasi ke Mitratel Senilai Rp 2,5 Triliun
Sebelumnya, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berpartisipasi dalam penyaluran pembiayaan sindikasi syariah kepada PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) senilai Rp 2,5 triliun. Pembiayaan sindikasi syariah ini merupakan yang pertama dan terbesar bagi Mitratel.
Mitratel bersinergi dengan bank syariah karena saham Mitratel termasuk dalam Indeks Saham Syariah yang berisi 30 emiten yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, serta memiliki kinerja fundamental bisnis, tata kelola dan likuiditas yang baik.
Chief Wholesale Banking Officer Bank Muamalat Irvan Y. Noor mengatakan, dalam pembiayaan sindikasi ini Bank Muamalat bertindak sebagai joint mandated lead arranger bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Adapun porsi Bank Muamalat dalam sindikasi ini senilai Rp 1,1 triliun.
“Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan bank syariah di Tanah Air. Sebagai bank pertama murni syariah, kami bersyukur dapat berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi syariah pertama dan terbesar bagi Mitratel ini. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat berdampak positif bagi industri perbankan syariah nasional,” ujarnya.
Dana ini akan digunakan untuk kebutuhan capital expenditure (capex) dan modal kerja Mitratel dengan tenor pembiayaan selama 7 tahun. Akad yang digunakan adalah musyarakah mutanaqisah.
Advertisement
Rating idA+
Irvan menambahkan, Bank Muamalat belum lama ini memperoleh rating idA+ dari Pefindo dengan prospek perusahaan adalah stabil. Pasca raihan positif ini, Bank Muamalat fokus untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio pembiayaan.
“Pasca masuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali, kami fokus meningkatkan portofolio pembiayaan khususnya di segmen korporasi. Diharapkan penyaluran pembiayaan ini menjadi momentum yang baik dan dapat berlanjut dengan kerja sama dalam ekosistem bisnis yang lebih luas lagi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pada kuartal III 2022 Bank Muamalat mencatatkan Profit Before Tax (PBT) sebesar Rp 40 miliar, tumbuh 332 persen secara year on year (yoy). Adapun total aset tercatat tumbuh sebesar 15 persen (yoy) dari Rp 52,1 triliun menjadi Rp 59,7 triliun yang dibarengi dengan rasio Non Performing Financing (NPF) nett sebesar 0,65 persen.
