Liputan6.com, Paris - Setidaknya 1,1 juta orang turun ke jalan-jalan di Prancis untuk berunjuk rasa dan melancarkan aksi mogok pada Kamis (19/1/2023). Mereka menentang rencana untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun.
Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron bersikeras untuk terus maju dengan reformasi pensiun yang diusulkan. Serikat pekerja Prancis mengumumkan akan melancarkan aksi mogok dan demonstrasi berikutnya pada 31 Januari. Demikian seperti dikutip dari AP, Jumat (20/1/2023).
Advertisement
Macron mengatakan, langkah menaikkan usia pensiun diperlukan untuk menjaga agar sistem pensiun tetap layak secara finansial, tetapi serikat pekerja mengatakan itu mengancam hak-hak mereka.
Di Barcelona, Spanyol, Macron yang tengah lawatan mengakui ketidakpuasan publik.
"Kami akan melakukannya dengan hormat, dalam semangat dialog tapi juga dengan tekad dan tanggung jawab," kata dia.
Polisi Paris menyebutkan, 38 orang ditahan ketika massa memadati jalan-jalan ibu kota di tengah hujan. Pensiunan dan mahasiswa bergabung dengan kerumunan yang beragam, bersatu dalam ketakutan dan kemarahan mereka atas reformasi.
Di negara dengan populasi yang menua dan harapan hidup yang terus meningkat, di mana setiap orang menerima dana pensiun dari negara, pemerintah Macron mengatakan reformasi adalah satu-satunya cara untuk menjaga sistem tetap cair.
Serikat pekerja telah mengusulkan pajak atas orang kaya atau kontribusi gaji lebih dari pemberi kerja untuk membiayai sistem pensiun sebagai gantinya.
Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Prancis menentang reformasi dan Kamis kemarin adalah reaksi publik pertama terhadap rencana Macron. Aksi mogok sangat mengganggu transportasi, sekolah, dan layanan publik lainnya. Sementara itu, lebih dari 200 demonstrasi dilakukan di sekitar Prancis.
Kementerian Dalam Negeri mengatakan lebih dari 1,1 juta orang melakukan protes, termasuk 80.000 di Paris. Adapun serikat pekerja mengatakan lebih dari 2 juta orang ambil bagian secara nasional, di mana 400.000 di antaranya di Paris.
Dampak Ekonomi
Kerugian ekonomi akibat aksi pada Kamis belum jelas. Tetapi aksi demo dan mogok yang berlarut-larut dapat menganggu Prancis, yang sedang berjuang melawan inflasi dan berusaha meningkatkan pertumbuhan.
Serikat polisi yang menentang reformasi pensiun juga ikut serta dalam protes, sementara mereka yang bertugas berusaha menahan kerusuhan yang tersebar.
Sebagian besar layanan kereta api di sekitar Prancis dihentikan, termasuk beberapa koneksi internasional. Sekitar 20 persen penerbangan dari Bandara Orly, Paris, pun dibatalkan.
Kementerian Pendidikan mengatakan lebih dari sepertiga guru berpartisipasi dalam aksi dan perusahaan listrik nasional EDF mengumumkan bahwa pasokan listrik berkurang secara substansial pada Kamis.
Istana Versailles ditutup, sementara Menara Eiffel memperingatkan tentang potensi gangguan, dan Museum Louvre juga menutup sejumlah ruang pameran.
Sekretaris jenderal serikat CGT sayap kiri, Philippe Martinez, mendesak Macron untuk mendengarkan suara mereka. Adapun kepala serikat CFDT yang lebih moderat, Laurent Berger, menyebut reformasi itu "tidak adil" dan mengatakan unjuk rasa pada Kamis adalah peringatan.
Advertisement
Tolak Opsi Kenaikan Pajak
Menteri Tenaga Kerja Prancis Olivier Dussopt mengakui "kekhawatiran" yang dipicu oleh rencana pensiun tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa pemerintah menolak opsi lain yang melibatkan kenaikan pajak.
Pemerintah Prancis secara resmi mempresentasikan RUU pensiun pada Senin dan akan berlanjut ke parlemen bulan depan. Keberhasilan pengesahan RUU itu sebagian akan bergantung pada skala dan durasi mogok dan protes.
Sebagian besar partai oposisi, termasuk sayap kiri dan sayap kanan, sangat menentang rencana reformasi tersebut. Aliansi sentris Macron kehilangan mayoritas parlementernya tahun lalu, namun masih memiliki kelompok terbesar di Majelis Nasional, di mana ia berharap untuk bersekutu dengan Partai Republik yang konservatif untuk menyetujui reformasi pensiun.
Pada 2019, demo dan aksi mogok yang berlarut-larut berhasil menghentikan langkah Macron untuk menaikkan usia pensiun. Penentang reformasi Macron mencatat bahwa di bawah sistem Prancis, orang sudah diharuskan bekerja lebih lama secara keseluruhan daripada di beberapa negara tetangga untuk menerima pensiun penuh.
