Intip Hangatnya Sambutan Bangsawan Arab Saudi untuk Mendag Zulkifli Hasan

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendatangi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh pemilik Bank Al-Bilad, yakni Bangsawan Kerajaan Syekh Ibrahim Al-Subaie, Sabtu (21/1) malam waktu Jeddah.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Jan 2023, 21:12 WIB
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendatangi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh pemilik Bank Al-Bilad, yakni Bangsawan Kerajaan Syekh Ibrahim Al-Subaie, Sabtu (21/1) malam waktu Jeddah.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendatangi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh pemilik Bank Al-Bilad, yakni Bangsawan Kerajaan Syekh Ibrahim Al-Subaie, Sabtu (21/1) malam waktu Jeddah.

Hal ini menjadi salah satu rangkaian kerjanya dalam salah satu misi dagangnya ke Kerajaan Arab Saudi.

Syekh Ibrahim menyampaikan sambutan hangatnya untuk Zulkifli Hasan. Dia juga menilai positif upaya ekstra Mendag Indonesia untuk meningkatkan nilai dagang antara Arab Saudi dan Indonesia.

"Kami terus memantau perkembangan yang dilakukan Mendag Indonesia, langkah-langkahnya extraordinary. Kami komunitas bisnis di sini menyambut dengan penuh optimisme," ujar Syekh Ibrahim.

Saat tiba di rumah Syekh Ibrahim, Mendag disambut keluarga bangsawan Al-Subaie dan dikenakan bisht. Pakaian tunik pria khas Arab untuk menghormati kebangsawanan seseorang.

Zulhas tampak semringah mengenakan pakaian tradisional kehormatan tersebut, “Terima kasih. Syukran. Jazakallah khair.” ucapnya.

Bisht yang dikenakan Syekh Ibrahim kepda Zulhas adalah salah satu busana yang paling bergengsi di Jazirah Arab, merupakan simbol yang terkait dengan keluarga kerajaan, kekayaan dan upacara. Pakaian ini populer di negara-negara Arab dan teluk. Pada pesta penyerahan piala dunia 2022 lalu, Emir Qatar mengenakan bisht untuk captain kesebelasan Argentina Lionel Messi.

 


Hubungan Indonesia dan Arab Saudi

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendatangi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh pemilik Bank Al-Bilad, yakni Bangsawan Kerajaan Syekh Ibrahim Al-Subaie, Sabtu (21/1) malam waktu Jeddah.

Mendag menegaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi memang sangat dekat dan erat, kerjasama ekonomi khususnya perdagangan di kemudian hari diharapkan lebih baik lagi.

Zulhas dan rombongan Kemendag direncanakan berada di Saudi hingga Senin (23/1) untuk misi dagang berskala besar, rencananya Indonesia akan membuka ritel modern di Arab Saudi agar bisa memperluas daya jangkau perdagangan Indonesia di wilayah tersebut. Baik tenaga kerja, mukim, maupun jemaah umrah dan haji.

“Dengan adanya gerai modern di Arab Saudi, maka upaya pelaku UKM untuk memasarkan produknya akan semakin mudah. Ini tentunya akan mendorong kinerja ekspor nasional.” Jelas Mendag.

Selama di Arab Saudi Zulhas diagendakan bertemu dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi, para pengusaha dan eksportir, kamar dagang Saudi, dan lainnya. Di sana Zulhas menemui sejumlah pengusaha di antaranya Mohammed Abdul Samad Al Qurashi (Chairman Perusahaan Abdul Samad Al Qurashi), Abdul Rahman Al-Khereiji (Perusahaan Konstruksi Al-Khereiji), Dr Abdullah bin Saleh (Mantan Wakil Menteri Kesehatan), Adnan Mandoura (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Mashareq), Ahmed Jamjoom (Perusahaan Farmasi Jamjoom), dan lainnya.


Ogah Diatur Malaysia, Mendag Perintahkan Bappebti Bentuk Harga Acuan Sawit

Mendag Zulkifli Hasan pada pembukaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Award 2022 yang diselenggarakan pada Sabtu (14/1) di Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk segera membentuk harga acuan sawit. Targetnya, bursa harga acuan itu bisa didirikan sebelum Juni 2023.

Pasalnya, harga acuan komoditas sawit semisal minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) masih berpatokan kepada Malaysia. Padahal, Mendag menegaskan, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

"Beberapa kali di sidang kabinet disinggung, masa kita ikutnya Malaysia. Yang punya sawit kita, masa ikutnya Malaysia?" kata Mendag di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Oleh karenanya, Ketua Umum PAN tersebut mendesak Bappebti untuk segera mendirikan bursa harga acuan sawit.

"Kalau bisa sebelum Juni ini kita tidak ngikut Kuala Lumpur lagi. Sawitnya banyakan kita, kok ngikutnya ke sana? Kalau enggak bisa juga ya Bappebti yang akan disalahkan," tegasnya.

Tak hanya sawit, Mendag juga ingin menerbitkan harga acuan komoditas lain yang jadi sumber kekayaan alam Indonesia, seperti karet, kopi, dan lada.

"Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau bisa karet, CPO, kopi itu sudah bisa di kita. Di layar itu terpampang harga kopi dan lain-lain," ujar dia.

"Jadi kalau memungkinkan Juni (2023) sudah terpampang di layar ya, bahwa kita punya patokan harga. Jadi nanti Malaysia berbalik lihat ke Indonesia dulu, gantian," seru Mendag Zulkifli Hasan.

 


Naik, Sebesar Ini Harga Referensi CPO dan Patokan Ekspor Terbaru

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Emtek Group di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan harga referensi CPO atau produk minyak kelapa sawit untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola DanaPerkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE).

Untuk periode 16–31 Januari 2023 tarid yang ditetapkan sebesar USD 920,57 per metrik ton. Nilai ini meningkat sebesar USD 61,61 atau 7,17 persen dari periode1—15 Januari 2023, yaitu sebesar USD 858,96/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 16-31 Januari 2023.

“Saat ini harga referensi CPO mengalami peningkatan dan kembali menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka Pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar USD 74/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 95/MT untuk periode 16—31 Januari 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso dalam keterangannya.

Adapun besaran Bea keluar CPO periode 16─31 Januari 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 74/MT.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode 16—31 Januari 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 sebesar USD 95/MT.  Nilai BK CPO dan PE CPO tersebut meningkat dari BK CPO dan PE CPO untuk periode 1—15 Januari 2023.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan kebijakan biodiesel Indonesia dari B30 menjadi B35, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat, dan penurunan produksi CPO karena musim hujan di Indonesia dan Malaysia. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya