Liputan6.com, Jakarta - Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pimpinan daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada 2024. Jokowi menyebut, masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.
"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal, kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrem harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ahun 2023, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/1/2023).
Advertisement
Namun apa itu kemiskinan? dan bagaimana suatu individu dikategorikan sebagai masyarakat miskin?
Mengutip buku Bank Dunia berjudul Handbook on Poverty - Inequality, kemiskinan adalah "kekurangan yang diucapkan dalam kesejahteraan" atau bila diartikan lebih jelas, kemiskinan bisa disebut juga dengan kurang sejahtera.
Salah satu pendekatan mengenai kesejahteraan adalah penguasaan atas komoditas secara umum, sehingga seseorang akan hidup lebih baik jika mereka memiliki akses yang lebih besar atas sumber daya.
Fokus utama pada kemiskinan dilihat pada apakah sesuatu rumah tangga atau individu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Biasanya, kemiskinan kemudian diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa ambang batas tertentu. Bakal dianggap miskin jika mereka berada di bawah ambang batas tersebut.
Ini adalah pandangan yang paling konvensional, dengan kemiskinan yang sebagian besar dilihat dari segi moneter - dan merupakan titik awal untuk sebagian besar analisis.
Alasan Pentingnya Mengukur Kemiskinan
Menurut Bank Dunia, kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan kekurangan pada kebutuhan konsumsi tertentu. Misalnya, akses untuk memiliki rumah atau makanan atau kesehatan.
Dimensi kemiskinan ini seringkali dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur malnutrisi atau melek huruf.
Selain itu, Bank Dunia juga membeberkan alasan pentingnya mengukur kemiskinan yaitu :
- Agar orang miskin tetap dalam perhatian
- Untuk dapat mengidentifikasi kemiskinan pada suatu individu sehingga dapat tepat sasaran intervensi
- Memantau dan mengevaluasi proyek dan intervensi kebijakan yang ditujukan untuk orang miskin
- Mengevaluasi keefektifan lembaga yang tujuannya membantu masyarakat miskin.
Advertisement
Bank Dunia Perbarui Hitungan Garis Kemiskinan
Pada bulan September 2022, Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan global. Keputusan tersebut mengikuti rilis paritas daya beli (PPP) baru pada tahun 2020, data utama yang digunakan untuk mengubah mata uang yang berbeda menjadi unit dan akun umum yang dapat dibandingkan untuk perbedaan harga antar negara.
Bank Dunia saat itu mengungkapkan, hitungan garis kemiskinan ekstrim baru kini adalah individu dengan pendapatan sebesar USD 2,15 per hari, naik dari hitungan sebelumnya sebesar USD 1,90 pada tahun 2017.
Badan keuangan international itu menjelaskan, perubahan garis kemiskinan internasional sebagian besar didorong oleh perubahan paritas daya beli negara-negara berpenghasilan rendah antara tahun 2011 dan 2017, yaitu, perubahan harga kebutuhan pokok di negara-negara berpenghasilan rendah antara periode tersebut dibandingkan dengan negara lain di dunia.
Namun Bank Dunia menambahkan, perubahan garis kemiskinan internasional tidak didorong oleh peningkatan angka kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah atau kumpulan negara-negara yang memiliki garis kemiskinan nasional.
Sri Mulyani Dukung Tri Rismaharini Mengentaskan Kemiskinan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan bersama ke Kabupaten Malang. Kunjungan ini untuk melihat perkembangan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
"Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat berapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Bu Risma. Dan pendekatan Beliau itu sangat berbeda, yaitu meng-empower atau memberikan pemberdayaan, sehingga masyarakat bisa makin mandiri secara ekonomi," kata Menkeu, dalam konferensi pers program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1/2023).
Menkeu mengungkapkan, pada tahun 2022 lalu Menteri Sosial meminta anggaran tambahan spesial kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 198 miliar untuk memberikan makanan kepada kalangan lansia. Hingga kini sudah terealisasi sebesar Rp 183 miliar.
"Alhamdulillah tahun 2022 yang lalu Bu Risma meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp 198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan kepada lansia dan disabilitas, itu sudah tergunakan seluruhnya Rp 183 miliar," ujarnya.
Oleh karena itu, Menkeu menyatakan Kementerian Keuangan akan selalu mendukung langkah yang dilakukan Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, termasuk memberdayakan kalangan disabilitas.
Menkeu berharap, bantuan sosial tersebut bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kami akan mendukung apa yang dilakukan Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai Kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan. Sehingga Beliau selalu menggunakan anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu bisa dipakai untuk betul-betul membantu langsung target ke yang membutuhkan dan bisa memberdayakan," ujarnya.
Advertisement
