Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan mengalokasikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini.
"Untuk bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP sebanyak 220 ribu unit," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI dikutip dari Antara Selasa (24/1/2023).
Advertisement
Herry menambahkan dana FLPP tahun ini dialokasikan sebesar Rp25,18 triliun. Sedangkan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun ini dialokasikan sebesar Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah FLPP.
Terkait Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan sebesar Rp3,46 triliun. Sedangkan alokasi untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun ini sebesar Rp1,05 triliun untuk 12.072 unit.
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 40 Bank Penyalur menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tahun depan.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengingatkan dalam rangka menyambut tahun 2023, Bank Penyalur dan pengembang perumahan untuk tetap menjaga kualitas walaupun dikejar target penyaluran.
Sebanyak 40 Bank yang menandatangani perjanjian tersebut terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dia mengatakan tahun 2023 pihaknya tetap akan memberlakukan komitmen terbuka agar kuota tidak akan terkunci di bank manapun sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat.
Namun, kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama karena setiap per triwulan BP Tapera akan melakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran.
Anggaran Subsidi Perumahan FLPP Naik di 2023, Total Jadi Rp 25,18 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan pada 2023. Bantuan pembiayaan ini melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, kuota total pada 2023 mencapai 220 ribu unit. Angka ini meningkat 20 ribu dari kuota 2022 yang sebanyak 200 ribu.
"Penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari 2022 sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022).
"Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp 0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” tambah dia.
Pada tahun 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun.
Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.
Advertisement
Realisasi
Terkait realisasi bantuan pembiayaan perumahan di 2022, Herry mengungkapkan hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200 ribu unit.
Penyerapan anggaran mencapai 63,91 persen atau sebesar Rp 14,6 triliun dari Rp 23 triliun.
Sedangkan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi sebanyak 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit. Anggaran yang terserap mencapai Rp 196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp 291,4 miliar.
“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry.
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni.
Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu.
