Liputan6.com, Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait dinamika pertambangan, khususnya di galian C, yang berdampak pada tiga aspek yaitu legalitas, masalah sosial ekonomi dan penegakan hukum.
Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto berharap pengusaha pertambangan khususnya galian C, memiliki legalitas jelas dan memperhatikan dampak sosial ekonominya.
Advertisement
"Kita berharap bahwa ada proses legalitas, kemudian ada proses dan dampak sosial ekonomi yang juga timbul termasuk dengan aspek penegakan hukum yang juga berkorelasi dengan ini," ujarnya, Selasa (24/1/2023).
Kapolda Jatim juga berharap dari tiga isu yang berkaitan dengan satu topik ini bisa terpecahkan, pada kegiatan tersebut.
“Ini juga menjadi suatu perencanaan yang lebih baik lagi dalam penanganan kasus galian C ini sendiri, kita tahu dari proses masalah legalitas perijinan," ucapnya.
"Kemudian dampak masalah sosial ekonomi juga yang timbul termasuk pajak yang memang dihasilkan, juga berkontribusi untuk pembangunan di Jawa Timur dan aspek penegakan hukumnya," imbuh Irjen Toni.
Dari pihak kepolisian, lanjut Kapolda Jatim, pihaknya juga sudah menyampaikan melalui pemateri, terkait masalah penegakan hukum.
Khofifah Hadir
"Jadi konsistensi kita dalam para penegakan hukum walaupun tadi juga ada pertanyaan yang mempertanyakan hal ini," ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf, bersama Pejabat Utama Kodam V Brawijaya dan Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Toni Harmanto,MH bersama Pejabat Utama, serta di ikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Jawa Timur, baik secara tatap muka maupun daring.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan khususnya di galian C.
Advertisement
