Liputan6.com, Jakarta Demi mencegah stunting, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memenuhi lebih banyak USG dan timbangan atau alat ukur panjang badan bayi di Puskesmas dan Posyandu. Alat ini untuk memantau pertumbuhan bayi.
Langkah tersebut juga berguna menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan stunting pada anak. Adanya USG demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil menjadi upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan prevalensi balita stunting.
Advertisement
"Ini yang pemerataan ini yang perlu dilihat juga yang berkaitan dengan USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan. Untuk harganya, berapa sih USG itu harganya, anggaran Kemenkes berapa sih, kan gede banget," kata Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting di Kantor BKKBN, Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.
"Tahun ini, dibelikan semuanya. Kalau sudah 5.000, tinggal nambah 5.200 sudah rampung semuanya. Timbangan harganya berapa sih, timbangan digital. Murah banget kan, masa negara besar kita ini enggak bisa membelikan itu."
Untuk alat ukur panjang badan, Jokowi juga menekan bahwa setiap posyandu harus punya.
"Untuk mengukur panjang badan atau tinggi anak masa enggak bisa sih setiap Posyandu, itu (alat ukur) harus ada. Yang paling penting tahun ini bisa diselesaikan semuanya," lanjutnya.
Posyandu dan Puskesmas Tak Merata
Persoalan pencegahan stunting dengan pemantauan bayi dan balita, menurut Jokowi menyasar lebih banyak ke Posyandu dan Puskesmas. Namun, jumlah Posyandu dan Puskesmas dinilai masih tidak merata di Indonesia.
"Kita punya posyandu itu 300.000 Posyandu, Puskesmas 10.200. Jadi sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan-persoalan ini (stunting)," jelasnya.
"Hanya memang problemnya Puskesmas itu tidak tersebar merata di seluruh Tanah Air. Ada yang satu kecamatan tujuh Puskesmas, ada yang satu kecamatan itu dua, ada satu kecamatan hanya kurang dari satu."
Ditegaskan sekali lagi oleh Jokowi, kualitas keluarga dan SDM menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi bersaing dengan negara-negara lain, Sinergitas antara kementerian dan lembaga, pemda, TNI Polri dan swasta ini penting sekali.
"Saya berikan contoh Kabupaten Kampar. Di Kampar itu bagus, (stunting) dari 32 persen turun menjadi 7 persen. Karena apa? Yang stunting dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50., titip 200, 300, nah turun drastis," imbuhnya.
"Sehingga daerah lain juga bisa melakukan itu. Misalnya, di Jawa ini banyak perusahaan, titipin aja biar memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap anak-anak."
Advertisement
Pemenuhan USG dan Antropometri
Kemenkes sudah berupaya memenuhi kebutuhan USG dan antropometri (alat ukur panjang bayi) di Puskesmas dan Posyandu. Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 66 persen Puskesmas akan tersedia USG dan pelatihan dokter terpenuhi di 42 persen Puskesmas.
Total kebutuhan USG sebanyak 10.321 dari jumlah puskesmas 10.321. Kemenkes menargetkan semua Puskesmas memiliki USG di tahun 2024.
Tahun 2021 sebanyak 2.470 Puskesmas memiliki USG, tahun 2022 sebanyak 4.416 Puskesmas, tahun 2023 ditargetkan 1.943 Puskesmas, dan tahun 2024 sebanyak 1.492 Puskesmas.
Dengan demikian, pemenuhan USG di tahun 2022 tersedia di 6.886 puskesmas (66,7 persen). Kemudian dokter terlatih telah tersedia di 4.392 Puskesmas (42,5 persen).
Pelatihan dokter akan dilanjutkan tahun 2023, dijadwalkan sebelum Maret 2023 sesuai pencairan anggaran.
Sementara itu, berdasarkan monitoring per provinsi, dari 66 persen Puskesmas yang sudah mempunyai alat USG untuk pemeriksaan kehamilan antara lain 2 provinsi mencapai lebih dari 90 persen Puskesmasnya sudah memiliki USG. Lalu, 50 sampai 90 persen puskesmas dari 24 provinsi memiliki USG, dan 8 provinsi di bawah 50 persen.
Selain USG, Kemenkes akan memenuhi kebutuhan antropometri di semua Posyandu. Total kebutuhan antropometri kit sebanyak 313.737 dari jumlah Posyandu 303.416.
Kemenkes menargetkan tahun 2024 semua Posyandu memiliki antropometri. Tahun ini, 33,9 persen Posyandu akan tersedia antropometri kit.
