Liputan6.com, Jakarta Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, angka backlog rumah mencapai 12,71 juta.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah.
Advertisement
"Backlog 12,71 juta menurut Susenas 2021. Solusinya kita harus punya program, kalau dengan asumsi pertumbuhan tadi bayangan saya kita harus punya program sampai 1,5 juta pertahunnya kalau backlog nya ingin selesai di 2045," kata Herry dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1/2023).
Selain itu, berkaitan dengan kualitatif backlog hunian, yang tidak layak huni tercatat 23 juta pada tahun 2021. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hunian yang tidak layak huni itu mencapai 56,75 persen. Artinya, banyak yang sudah punya rumah namun tidak layak huni.
"Berarti sudah punya rumah mereka tapi tidak layak huni, tapi kita ramai-ramai kasih rumah ke mereka, ini terjadi miss ini PR bagi ekosistem untuk mencari solusinya," ujarnya.
Dia pun berharap dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF, bisa menuntaskan permasalahan backlog perumahan.
"Tentu isu ini bisa kita taruh sebagai tujuan bersama untuk kita selesaikan, kita targetkan 2045 bagus karena saat itu Indonesia maju, kita harapkan tidak ada lagi backlog," ujarnya.
Sebagai informasi, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.
Program Sejuta Rumah Capai 1.117.491 Unit pada 2022
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Ssalah satu yang menjadi andalan adalah Program Sejuta Rumah (PSR).
Kementerian PUPR mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2022 lalu mencapai 1.117.491 unit. Capaian pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebut terdiri dari 835.597 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 281.894 unit rumah non MBR.
"Kementerian PUPR terus berkomitmen meneruskan perjuangan para pendahulu di bidang perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri PUPR Basuki dalam keterangannya, Senin (16/1/2022).
Advertisement
Rumah MBR
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan capaian Program Sejuta Rumah tahun 2022 khususnya rumah MBR terdiri dari pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 457.063 unit, Kementerian lain 15.082 unit, Pemerintah Daerah 63.052 unit.
"Selain itu juga perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 219.151 unit, CSR perumahan 2.292 unit dan masyarakat 78.957 unit. Adapun pembangunan rumah non MBR berasal dari pengembang sebanyak 224.913 unit dan masyarakat 56.981 unit," terang Iwan.
Dia menjelaskan, Program Sejuta Rumah merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang telah dicanangkan oleh Presiden RI sejak tahun 2015.
“Capaian PSR tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 6.871.094 unit. Kami yakin dengan capaian PSR Tahun 2022 ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki serta menghuni rumah yang layak huni,” tuturnya.
