Kantongi Rp 23,7 Triliun di 2022, Adhi Karya Bidik Kontrak Baru Naik 15 Persen Tahun Ini

PT Adhi Karya (Persero) Tbk membidik pertumbuhan nilai kontrak baru tumbuh 15 persen di tahun 2023 ini.

oleh Arief Rahman H diperbarui 26 Jan 2023, 12:49 WIB
PT Adhi Karya (Persero) Tbk membidik pertumbuhan nilai kontrak baru tumbuh 15 persen di tahun 2023 ini. Selama 2022, perusaahan berkode saham ADHI itu mengantongi total Rp 23,7 triliun nilai kontrak.

Liputan6.com, Jakarta PT Adhi Karya (Persero) Tbk membidik pertumbuhan nilai kontrak baru tumbuh 15 persen di tahun 2023 ini. Selama 2022, perusaahan berkode saham ADHI itu mengantongi total Rp 23,7 triliun nilai kontrak.

Corporate Secretary Adhi Karya Farid Budiyanto menerangkan sejumlah proyek yang dibidik untuk mewujudkan target tersebut.

"Di tahun 2023, ADHI menetapkan target kontrak baru yang akan tumbuh sebesar 10-15 persen dari realisasi kontrak baru di tahun 2022," ujar dia mengutip Keterbukaan Informasi, Kamis (26/1/2023).

"Perolehan kontrak tersebut ditargetkan diperoleh dari proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol, pengelolaan air dan limbah, serta proyek infrastruktur lainnya dengan sumber dana baik dari Pemerintah, BUMN, maupun swasta," paparnya.

Selama 2022 sendiri, Adhi Karya telah mencatatkan pertumbuhan kontrak baru yang cukup baik. Dengan mengantongi Rp 23,7 triliun itu berarti tumbuh 57 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2021, Adhi Karya mencatatkan kontrak baru senilai Rp 15,2 triliun.

Kontribusi paling besar didapat dari lini bisnis engineering and construction atau jasa konstruksi sebesar 88 persen. Diikuti oleh sektor properti dengan kontribusi 6 persen, dan 6 persen sisanya dapat dari lini bisnis Adhi Karya lainnya.

"Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak terdiri dari proyek Jalan dan Jembatan sebesar 38 persen, Gedung sebesar 19 persen, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti perkeretaapian, SPAM dan bendungan sebesar 43 persen," paparnya.

Sementara itu, berdasarkan sumber pendanaan, realisasi kontrak baru dari Pemerintah sebesar 27 persen, BUMN sebesar 9 persen, Swasta dan lainnya sebesar 64 persen.

"Beberapa tambahan kontrak baru yang didapatkan ADHI pada Desember 2022 diantaranya berupa Hunian Tetap di Sulawesi Tenggara, Hunian Khusus Pejuang Timor Timur, dan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai di Pesisir Teluk Jakarta," tutup Farid.

 


Adhi Karya Garap Tol Patimban

Ilustrasi Adhi Karya (Liputan6.com/Johan Fatzry)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjadi salah satu anggota konsorsium BUMN dalam pembangunan jalan Tol Akses Patimban. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan serta Perjanjian Regres Jalan Tol Akses Patimban di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa, 24 Januari 2023.

Direktur Utama Adhi Karya, Enthus Asnawi menyatakan, pembangunan akses Tol Patimban ini adalah akses penghubung, baik untuk jalur alternatif pergerakan masyarakat maupun keperluan mobilitas logistik barang.

"Selain itu, jalan tol Akses Patimban yang akan meningkatkan konektivitas Pelabuhan Patimban sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2024," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (25/1/2023).

 


Tandatangan Perjanjian

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) (Foto: Adhi Karya)

Penandatanganan PPJT Jalan Tol Akses Patimban dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit dan Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Konsorsium PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) Victor Nazarenko Mahandre.

Sementara itu untuk penandatanganan dua perjanjian lainnya, yaitu Perjanjian Penjaminan dilakukan oleh Direktur Utama PT Penjaminan dan Infrastruktur (PII) Muhammad Wahid Sutopo dan Direktur Utama PT JAP Victor Nazarenko Mahandre serta Perjanjian Regres dilakukan oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo.

Jalan Tol Akses Patimban adalah jalan tol yang akan menghubungkan akses antara Kawasan Industri di Jawa Barat dengan Pelabuhan Patimban, selain itu juga akan menjadi jalur alternatif masyarakat di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang. Jalan Tol ini memiliki total panjang 37,05 Km, dengan nilai investasi sebesar Rp 5,02 triliun dan masa konsesi selama 50 tahun.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya