Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Azwar Anas dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, secara virtual, Jumat (27/1/2023).
Advertisement
"Sebenarnya kesejahteraan ASN ini sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Kalau kurang ya kurang, tapi kalau cukup ya insyaallah ya cukup yang bikin kurang karena kreditan kita banyak. Kita semua akan bisa bersyukur," kata MenPAN RB.
Sebelumnya, MenPAN RB mengatakan bahwa gaji para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS tidak akan terkena pengurangan dalam situasi apapun.
Maka dari itu, MenPAN RB mengajak seluruh PNS bersyukur dengan pendapatan besar yang diterimanya sekarang. Dia juga mengajak para abdi negara untuk berkontribusi kepada masyarakat lewat perbaikan kinerja, sehingga bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain, MenPAN RB dalam kesempatan tersebut menyampaikan terkait indeks implementasi ber-AKHLAK Nasional. Kementerian PANRB indeksnya mencapai 60,9 persen artinya cukup sehat dengan kategori B.
"Saya ingin data terkait dengan indeks implementasi berakhlak ini adalah PR kita. Jadi, kita sudah melaunching core value kita ya supaya kedepan bisa lebih berkinerja, ternyata hasil indeks implementasi berakhlak kita ini soal adaptif menjadi soal serius karena hampir semua daerah ASN kita datanya ternyata Ini soal adaptif masih tinggi," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya core value 'Adaptif' dalam 'AKHLAK' akan menjadi perhatian serius bagi Kementerian PANRB ke depannya.
"Maka sangat tidak sehat kalau ini nanti ini akan jalan terus, adaptif ini menjadi tantangan utama dari kita semua bagaimana mendorong kinerja ASN kita bisa berdampak," pungkas MenPAN RB.
Menpan RB Heran, Banyak PNS Terlilit Utang Padahal Gaji Tinggi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengaku heran terkait fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kesulitan membayar kredit. Padahal, gaji PNS berada di atas rata-rata masyarakat kebanyakan.
Di mana, rata-rata anggaran satu orang ASN per tahun masih di atas dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia.
"Kalau kita lihat sebenarnya kesejahteraan ASN ini sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, kalau cukup InsyaAllah ya cukup," ujarnya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1).
Namun, Menteri Anas menyayangkan masih banyak PNS yang kesulitan membayar kredit. Menurutnya, hal ini tak lepas dari perilaku konsumtif yang dimiliki oleh para PNS sehingga tanpa sadar banyak menarik pinjaman kredit.
"Yang bikin kurang karena kreditan kita banyak," ucap Menteri Anas.
Dia pun mengajak para PNS untuk lebih banyak bersyukur dengan mengutamakan kebutuhan ketimbang mengikuti keinginan. Dengan cara ini, pengeluaran yang dikeluarkan para PNS diharapkan tidak melebihi dari nilai pendapatan yang diterima setiap bulannya.
"kita semua (harus) bisa bersyukur dan InsyaAllah mudah-mudahan apa namanya output bisa lebih maksimal," jelas Menteri Anas.
Advertisement
Akibat Gaya Hidup
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, fenomena PNS terjerat pinjaman kredit akibat gaya hidup. Sehingga, tak sedikit PNS menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana segar demi memenuhi keinginannya. Salah satunya dengan menarik pinjaman kredit.
"Gaya hidup yang tidak terkendali menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK (Surat Keputusan) ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/1).
Bhima menerangkan, jabatan sebagai PNS di kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Hal ini pula yang melatarbelakangi para PNS terbawa gaya hidup mapan. "Jadi, ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," ujar Bhima
Selain gaya hidup, buruknya pengelolaan keuangan ditengarai sebagai penyebab PNS banyak terlilit kredit, khususnya kredit konsumsi yang menjadi segmen favorit PNS. "Padahal kredit konsumtif pasti bunga nya tinggi, dan tidak bisa diandalkan untuk tambah pendapatan dalam jangka panjang. Harusnya kalau kredit ya modal usaha," ucap Bhima.
PNS Punya Banyak Utang, Bukti Literasi Keuangan Masih Minim
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyayangkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS punya utang.
Menurut Financial advisor, Philip Mulyana, kondisi PNS punya banyak utang seperti ini, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia masih minim literasi keuangan.
Philip menyampaikan akibat minimnya literasi keuangan, seseorang akan tetap berutang meski pendapatannya terhitung cukup besar.
"Faktor literasi keuangan yang masih rendah adalah faktor utama seseorang berutang meskipun mempunyai income yang cukup," ujar Philip kepada merdeka.com, Kamis (26/1/2023).
Belum lepas dari masalah literasi keuangan, Philip juga menyoroti kebiasaan umum sebagian masyarakat untuk berbelanja yang non produktif. Ditambah lagi kemudahan akses bagi masyarakat untuk berbelanja.
Menurut Philip, literasi keuangan berarti seseorang memahami cara mengelola keuangan dengan baik, cara berinvestasi sesuai dengan profil risiko individu, cara memilih asuransi, dan lain-lain. Sayangnya, pengetahuan dasar tentang literasi keuangan hampir tidak pernah disampaikan dalam pendidikan formal.
"Sejak kita sekolah, kita tidak pernah diajari untuk bagaimana mengelola keuangan kita. Padahal kita tau sendiri Indonesia memiliki level inflasi yang tinggi. Ini artinya barang-barang akan semakin mahal," jelasnya.
"Barang yang semakin mahal ditambah kemudahan kita berbelanja ditambah literasi keuangan yang minim akan membuat kita bisa terjerumus dalam masalah keuangan, salah satunya adalah hutang," pungkasnya.
Advertisement
