Liputan6.com, Jakarta Sebagai pecinta durian, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyempatkan diri untuk mencicipi durian saat melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Dalam postingan instagram @erickthohir, terlihat ketiga Menteri Jokowi itu bahagia karena 'ngidam' durennya bisa terealisasikan. Bahkan, mereka langsung mendatangi rumah pedagang duren.
Advertisement
"Jadi ini saking pengen durian, di pinggir jalannya sudah tutup kita datengin ke rumahnya, sama Bu Menlu, dan Mensesneg. Karena kenikmatan durian yang luar biasa, kami rela nyamperin rumah salah satu pedagang durian di Labuan Bajo. Enak teruuuus! (sambil angkat jempol)," ucap Erick, dikutip dari instagramnya, Sabtu (28/1/2023).
Bukan Erick Thohir namanya jika tidak didatengi sama ibu-ibu yang ingin berfoto bersama. Maklum, Menteri BUMN ini banyak penggemarnya. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga berbincang dengan ibu-ibu sekitar yang menonton dirinya saat makan duren.
"Nonton kita makan durian, mesti bayar ini! Bu Retno Pengen foto," ucap Erick bercanda ke salah satu ibu-ibu yang ingin berfoto dengannya.
Lantas dalam rangka apa ketiga Menteri Jokowi ke Labuan Bajo?
Ternyata, mereka tengah mempersiapkan venue untuk pelaksanaan KTT ASEAN Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun memutuskan bahwa KTT ASEAN Summit 2023 akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, (NTT). KTT ASEAN Summit 2023 ini akan dilaksanakan pada Mei mendatang.
Salah satu alasan Presiden Jokowi menunjuk Labuan Bajo sebagai tuan rumah KTT ASEAN Summit 2023 adalah untuk memulihkan industri pariwisata di Indonesia Timur pasca diterpa pandemi Covid-19.
"Persiapan lebih detail lagi untuk pelaksanaan KTT ASEAN Indonesia. Labuan Bajo.... kali ini bersama Pak Mensesneg Pratikno, Pak Bas Menteri PUPR, Pak @erickthohir Menteri BUMN dan Mas Tama @wishnutama," ujar Menlu Retno Marsudi.
Erick Thohir Bidik BUMN Belanja Produk UMKM Rp 50 Triliun, Ini Strateginya
Menteri BUMN Erick Thohir membidik transaksi belanja BUMN terhadap produk UMKM mencapai Rp 50 triliun di tahun ini. Itu ditarget bisa terwujud melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM).
Data yang dikantonginya, PaDi UMKM mampu membukukan transaksi sebesar Rp 24,4 triliun sepanjang 2022. Ini telah melibatkan sekitar 40 ribu UMKM dan 92 BUMN serta anak usaha BUMN.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menerangkan strategi yang akan ditempuh Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah. Dia mendorong lebih banyak lagi UMKM yang terlibat.
"Yang utama adalah PaDi UMKM itu kan bagaimana supaya BUMN itu difasilitasi oleh platform bertemu dengan UMKM di platform tersebut. Harapannya BUMN untuk keperluan-keperluan mau pun keperluan operasinya, maupun keperluan-keperluan bisnis, supportnya itu belanjanya ke UMKM," kata dia usai membuka Bazar UMKM BUMN di Sarinah, Kamis (26/1/2023).
Dia menyebut, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian BUMN adalah dengan menetapkan belanja BUMN sebesar Rp 14 miliar ke bawah bisa mengutamakan UMKM. Disamping, adanya perintah Erick Thohir untuk belanja di bawah Rp 200 juta yang perlu melibatkan usaha mikro dan kecil.
"Itulah harapan kita supaya BUMN ini benar-benar sudah tau lah, terlatih harus belanja produk dalam negeri dan utamanya produk UMKM," urainya.
Diketahui, belanja produk lokal bukan hanya berlaku bagi BUMN saja. Tapi, menyasar sejumlah pos-pos belanja dari Kementerian dan Lembaga, serta belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Advertisement
Pengawasan
Lebih lanjut, Loto menerangkan kalau nantinya ada semacam pengawasan atau monitoring yang dilakukan. Hal ini ditujukan agar belanja BUMN benar-benar menyerap produk UMKM.
"Ya kan kita monitor memang. Jadi kami memberikan laporan ke setiap manajemen 'ini lho belanja kamu setiap bulan, produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM'," ungkap Loto.
Salah satu upaya untuk mendorong itu, Loto juga mendorong adanya bantuan kepada UMKM untuk bisa memastikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atas produknya. Sehingga, bisa masuk sebagai syarat untuk dibeli oleh BUMN.
"Memang saat ini kita berusaha untuk mendorong supaya umkm juga punya prodaknya itu difasilitasi sertifikasi TKDN, ketauan kandungan dalam megerinya. Tapi kandungan-kandungan dalam negeri UMKM seperti ini apalagi produk makanan resources dari kekayaan lokal, mungkin hampir 80 persen udah dari lokal," terangnya.
