Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa soal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Soal kapan akan dilakukan, PDIP menyerahkan hal tersebut kepada presiden.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak Presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," kata Hasto usai acara Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Advertisement
Saat ditanya apakah 1 Februari mendatang yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto menjawab Rabu Pon memang sering digunakan Jokowi untuk melakuakan hal yang istimewa, termasuk soal pengambilan keputusan strategis.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Preferensi Soekarno
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga mempunya preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45. Sehingga itu preferensi, biasa dipilih para pemimpin,” ujar Hasto.
“Jadi ya kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak (pada Rabu Pon ), kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
Advertisement
