Wacana Reshuffle Kabinet 1 Februari 2023, PAN: Mengurangi Koalisi itu Hak Presiden

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto tak mau ambil pusing terkait beredarnya isu perombakan atau reshuffle kabinet.

Dia mengingatkan bahwa itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Yang membentuk koalisi, mengurangi koalisi, mengganti menteri itu hak prerogatif presiden. Orang lain atau partai termasuk para pengamat boleh saja memberi masukan, tetapi kan kata akhir di Presiden," kata dia saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Menurut Yandri, walau kabar perombakan kabinet yang mencuat 1 Februari 2023 atau di hari Rabu Pon, bernuansa politik. Keputusan itu suatu hal wajar, sebab sepenuhnya ada ditangan Jokowi.

"Ah biasa, memang itu politis kan. Pelantikan presiden itu kan politis. Kalau pergantian menteri berbau politik ya tak papa. Tetapi sekali lagi itu yg tahu persis itu presiden," jelas dia.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR RI itu tetap yakin jika ada Menteri yang kena perombakan oleh Jokowi bukan persoalan suka atau tidak suka. Melainkan, demi memperbaiki kinerja dalam kabinet menjalankan sisa masa tugas hingga 2024.

"Kalau saya melihat enggak kesana lah ya. Pak jokowi itu kan negarawan ya, masa suka-enggak suka. Kalaupun ada reshuffle itu saya yakini, itu dalam rangka memperbaiki performance," kata dia.

"Memperbaiki sisa waktu Pak Jokowi ini utk memaksimalkan pelayanan termasuk capaian program-program Pak Jokowi, bukan masalah suka tidak suka," tambah dia.