Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menyebut bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi sosial single provider terbesar di dunia.
"Program JKN adalah asuransi sosial single provider terbesar di dunia, tidak pernah terbayangkan dalam waktu pendek kita bisa mencapai hasil seperti sekarang ini," kata Yustinus dalam Diskusi Publik dengan tema “Outlook JKN : Satu Dekade Jaminan Kesehatan Nasional, Sudahkah Sesuai Harapan?”, Senin (30/1/2023).
Advertisement
Menurutnya, memasuki satu dekade pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bisa dikatakan program ini sudah berjalan on the right track dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Di balik gagasan tentang JKN, kata Yustinus, bersemayam satu ide penting yang sangat filosofis. Dia mengutip paparan Ronald Dworkin ahli politik Amerika Serikat (AS) yang mengatakan bahwa dalam konsep negara demokratis, setiap warga negara itu boleh bermimpi kelak akan menjadi orang kaya dan dia akan membayar pajak.
"Sama halnya dia boleh berharap ketika jatuh sakit akan dirawat oleh negara. Nah itulah manifestasi dari ide besar di balik program JKN ini. Jadi, saya ingin mengaitkan antara pembayaran pajak dengan asuransi sosial ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Yustinus menyebut tiga aspek dalam universal health coverage yaitu, kepesertaan, anggaran dan layanan. Namun, dalam pembahasannya lebih sering mengenai kepesertaan. Padahal aspek anggaran jauh lebih penting dalam JKN ini.
"Cost ini komitmen dan visi bernegara kita, berapapun negara harus siap. Maka prinsip JKN adalah gotong royong, seperti pajak yang mampu membayar, yang lebih mampu bayar lebih tinggi yang tidak mampu dibantu," ujarnya.
Grundel
Maka dengan uang pajak itulah pemerintah saat ini bisa membayar gratis iuran BPJS untuk 96 juta jiwa. Tanpa bantuan uang pajak, negara tidak bisa membantu rakyatnya untuk membayar iuran kesehatan.
"Ini dahsyat loh luar biasa, tapi kita dengar kita lihat hanya soal layanan. Yang patuh itu jarang grundel (ngomel) sebenarnya dia lebih bisa maklum, yang selalu ribut itu biasanya yang nggak bayar pajak," ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun. Angka ini turun drastis dibandingkan tahun 2020 dan 2021, karena tahun 2022 penanganan covid-19 semakin terkendali.
"Anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai 176,7 triliun, ini bukan angka kecil insentif nakes dan yang jelas tidak sekedar kuratif preventif dan promotif termasuk afirmasi untuk menurunkan angka stunting. Ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan bagaimana kita mendukung ekosistem kesehatan yang baik," pungkasnya.
Advertisement
Jokowi Puji BPJS Kesehatan yang Kini Tak Telat Bayar Klaim ke RS
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji BPJS Kesehatan yang kini tidak lagi terlambat dalam membayar klaim ke rumah sakit untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, BPJS Kesehatan mempunyai uang yang cukup untuk membayar klaim ke rumah sakit.
Pujian kepada BPJS Kesehatan tersebut disampaikan Jokowi tatkala kunjungan RSUD Arifin Achmad di Kota Pekanbaru, Riau, kemarin (4/1/2023).
"Sekarang tidak seperti yang dulu. (Dulu) BPJS telat bayar, sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar (klaim ke rumah sakit) tepat waktu," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai Peresmian Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Kampar, Pekanbaru, Riau pada Rabu, 4 Januari 2023.
Saat kunjungan ke RSUD Arifin Achmad, Jokowi melihat pelayanan BPJS Kesehatan berjalan lancar. Para peserta JKN dilayani dan mendapat perawatan dengan baik, terutama untuk penyakit kronis seperti kanker dan stroke.
"Tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru juga saya melihat pelayanan untuk jantung, kanker, stroke, semuanya berjalan selain penyakit yang lain," lanjutnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan pelayanan JKN BPJS Kesehatan di RSUD Arifin Achmad di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Riau Syamsuar.
