Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat utang di bank atau lembaga pembiayaan lain. Oleh sebab itu ia setuju jika plafon kredit ASN atau PNS ini dibatasi.
Menurutnya, pembatasan plafon kredit ini agar pada PNS tidak dengan mudahnya menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS ke bank atau lembaga keuangan. “(Pembatasan Plafon kredit) ini sebagai masukan yah. Supaya honornya cukup, kalau enggak, kurang terus yah,” kata Anas saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).
Advertisement
Sebenarnya gaji rata-rata PNS ini sudah terbilang cukup. Mengingat pendapatan mereka secara umum sudah di atas pendapatan rata-rata masyarakat.
“Padahal pendapatan ASN rata-rata ini sudah di atas pendapatan rata-rata masyarakat,” katanya.
Diketahui, terdapat fenomena menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masyarakat sudah bukan hal yang asing. Bahkan, perbankan menggelar karpet merah bagi para PNS yang ingin mendapatkan kredit atau pinjaman.
Menpan RB Heran, Banyak PNS Terlilit Utang Padahal Gaji Tinggi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengaku heran terkait fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kesulitan membayar kredit. Padahal, gaji PNS berada di atas rata-rata masyarakat kebanyakan.
Di mana, rata-rata anggaran satu orang ASN per tahun masih di atas dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia.
"Kalau kita lihat sebenarnya kesejahteraan ASN ini sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, kalau cukup InsyaAllah ya cukup," ujarnya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1).
Namun, Menteri Anas menyayangkan masih banyak PNS yang kesulitan membayar kredit. Menurutnya, hal ini tak lepas dari perilaku konsumtif yang dimiliki oleh para PNS sehingga tanpa sadar banyak menarik pinjaman kredit.
"Yang bikin kurang karena kreditan kita banyak," ucap Menteri Anas.
Dia pun mengajak para PNS untuk lebih banyak bersyukur dengan mengutamakan kebutuhan ketimbang mengikuti keinginan. Dengan cara ini, pengeluaran yang dikeluarkan para PNS diharapkan tidak melebihi dari nilai pendapatan yang diterima setiap bulannya.
"kita semua (harus) bisa bersyukur dan InsyaAllah mudah-mudahan apa namanya output bisa lebih maksimal," jelas Menteri Azwar Anas.
Advertisement
Akibat Gaya Hidup
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, fenomena PNS terjerat pinjaman kredit akibat gaya hidup. Sehingga, tak sedikit PNS menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana segar demi memenuhi keinginannya. Salah satunya dengan menarik pinjaman kredit.
"Gaya hidup yang tidak terkendali menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK (Surat Keputusan) ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/1).
Bhima menerangkan, jabatan sebagai PNS di kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Hal ini pula yang melatarbelakangi para PNS terbawa gaya hidup mapan. "Jadi, ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," ujar Bhima
Selain gaya hidup, buruknya pengelolaan keuangan ditengarai sebagai penyebab PNS banyak terlilit kredit, khususnya kredit konsumsi yang menjadi segmen favorit PNS. "Padahal kredit konsumtif pasti bunga nya tinggi, dan tidak bisa diandalkan untuk tambah pendapatan dalam jangka panjang. Harusnya kalau kredit ya modal usaha," ucap Bhima.
