Liputan6.com, Palangka Raya - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus melakukan reformasi birokrasi di jajarannya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Reviantod alam pertemuan secara darling melalui virtual Zoom, Selasa, (31/1/2023).
“Lakukan tugas dengan komitmen tanpa penyimpangan, kesalahan dan minimalisir komplain", ujar Andap.
Advertisement
Seluruh jajaran diminta untuk meningkatkan keberhasilan capaian yang telah diraihnya. Hal itu guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan mampu pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya.
Tak hanya itu, keterbukaan informasi publik dan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) juga menjadi bagian penting.
"Maksimal kinerja, tingkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan termasuk sistem merit pada bidang kepegawaian," tambah Andap.
Terkait arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto mengatakan siap untuk berkomitmen melaksanakannya.
"Pada intinya kami siap mengikuti segala arahan pimpinan yang bertujuan untuk membangun Kemenkumham agar lebih baik," kata Harun.
Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan dapat terwujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkumham.
Harun juga sangat optimis, jika jajarannya mampu meraih kembali predikat WBK di tahun 2023. Namun, hal itu harus diikuti dengan realisasi yang maksimal.
Kegiatan tersebut juga hadir Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, Kadivyankumham Eva Gantini dan para pejabat administrasi serta pengawas.
