Liputan6.com, Washington DC Pemerintahan Joe Biden berencana mencabut status darurat kesehatan masyarakat (Public Health Emergency/PHE) COVID-19 di Amerika Serikat (AS) pada Mei 2023, demikian pernyataan resmi dari White House pada Senin (30/1/2023). Pejabat federal yakin pandemi telah pindah ke fase baru yang tidak terlalu mengkhawatirkan.
Advertisement
Status darurat nasional COVID-19 dan darurat kesehatan masyarakat diumumkan oleh Trump Administration pada tahun 2020. Kedua status tersebut akan berakhir pada 1 Maret dan 11 April. Saat ini, rencana Administration adalah untuk memperpanjang deklarasi darurat sampai 11 Mei.
Dan kemudian mengakhiri kedua keadaan darurat pada tanggal tersebut. Ini akan sejalan dengan Komitmen Administrasi sebelumnya untuk memberikan pemberitahuan setidaknya 60 hari sebelum penghentian PHE, tulis pernyataan dari White House.
Untuk lebih jelasnya, perpanjangan deklarasi status darurat ini hingga 11 Mei 2023 tidak memaksakan apapun pembatasan pada perilaku individu sehubungan dengan COVID-19. Perpanjangan status darurat tidak memaksakan mandat untuk memakai masker atau vaksinasi.
Kebijakan yang ada juga tidak membatasi operasional sekolah atau bisnis. Kemudian tidak memerlukan penggunaan obat-obatan atau tes apa pun terhadap kasus COVID-19.
Namun, White House menekankan, mengakhiri deklarasi status darurat COVID-19 akan memiliki dua dampak yang sangat signifikan pada sistem kesehatan dan pemerintahan negara, sebagaimana pernyataan resmi White House dalam dokumen berjudul, Statement of Adminstration Policy yang terbit pada 30 Januari 2023.
Dampak Ketidakpastian Sistem Perawatan Kesehatan
Dua dampak yang dimaksud White House, pertama, penghentian deklarasi darurat COVID-19 secara tiba-tiba akan menciptakan kekacauan yang luas dan ketidakpastian di seluruh sistem perawatan kesehatan untuk negara bagian, rumah sakit dan kantor dokter, yang terpenting adalah bagi puluhan juta orang Amerika.
Selama masa status darurat COVID-19 di AS, Medicaid telah beroperasi di bawah aturan khusus untuk memberikan dana tambahan kepada negara bagian untuk memastikan bahwa puluhan juta orang Amerika yang rentan mempertahankan cakupan Medicaid mereka selama pandemi global.
Sebagai informasi, Medicaid adalah layanan asuransi kesehatan bagi para warga negara Amerika Serikat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pada Desember 2022, Kongres memberlakukan peraturan yang tertib untuk memastikan bahwa pasien tidak kehilangan akses ke perawatan secara tak terduga dan anggaran negara tidak menghadapi jurang yang radikal.
Jika Public Health Emergency/PHE tiba-tiba dihentikan, maka akan menebarkan kebingungan dan kekacauan ke dalam penghentian kritis pembiayaan kesehatan. Ada ketidakpastian, puluhan juta orang Amerika dapat berisiko kehilangan pembiayaan kesehatan secara tiba-tiba asuransi.
Negara bagian bisa berisiko kehilangan miliaran dolar dalam pendanaan. Selain itu, rumah sakit dan panti jompo yang mengandalkan fleksibilitas yang dimungkinkan oleh deklarasi darurat akan jatuh ke dalam kekacauan, tanpa waktu yang cukup untuk melatih kembali SDM dan membangun yang baru.
Proses penagihan (biaya asuransi), kemungkinan mengarah pada gangguan dalam perawatan dan keterlambatan pembayaran, dan banyak fasilitas di seluruh negeri akan mengalami kerugian pendapatan.
Akhirnya, jutaan pasien, termasuk banyakveteran bangsa kita, yang mengandalkan telehealth tiba-tiba tidak dapat mengakses pelayanan klinis dan pengobatan. Yang paling terkena dampak akut adalah individu dengan kebutuhan kesehatan perilaku dan pasien di pedesaan, tulis White House.
Advertisement
Dampak Terhadap Arus Imigran
Dampak kedua bila Public Health Emergency/PHE dihentikan tiba-tiba di AS, yakni berakhirnya darurat kesehatan masyarakat akan mengakhiri kebijakan di perbatasan -- kebijakan yang dikenal dengan nama Title 42.
Title 42 berkaitan dengan arus masuk imigran. Ketika Administration telah berusaha untuk menghentikan kebijakan Title 42 dan terus mendukung sebuah pencabutan pembatasan tersebut secara teratur, Title 42 tetap berlaku karena perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan distrik di Louisiana.
Hal ini berujung mengakibatkan arus masuk migran tambahan yang substansial di perbatasan Southwest. Jumlah migran yang melintasi perbatasan telah berkurang setengahnya sejak saat itu Administration membuat rencana pada awal Januari 2023 untuk mencegah migrasi tidak teratur dari Venezuela, Kuba, Nikaragua, dan Haiti.
Gedung Putih menambahkan bahwa alasan lain pencabutan dua status dilakukan pada Mei adalah untuk memberikan waktu kepada pemerintah mempersiapkan dampak keputusan tersebut terhadap imigrasi di perbatasan AS-Meksiko yang bermasalah.
Peraturan yang dikenal sebagai Title 42, saat ini berlaku untuk mengizinkan pengusiran cepat migran tidak berdokumen. Langkah tersebut legal dengan adanya status darurat kesehatan.
Dengan demikian, mengakhiri status darurat secara mendadak akan menghasilkan aliran deras migran.
Gedung Putih mengatakan ingin mengakhiri Judul 42 dan menggantinya dengan mekanisme hukum yang berbeda untuk mengendalikan arus imigran, tetapi perlu waktu untuk melakukan ini.
