Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada industri perbankan untuk tidak mempersulit jika ada yang ingin mengajukan kredit untuk membuat smelter.
"Saya mau juga titip kepada bapak-ibu sekalian, agar ini dikawal. Bank-bank itu mengawal ini. Caranya? Kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas. Apa yang harus kita tanyakan lagi?," ujar Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum, di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (1/2).
Advertisement
Tentu hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi hasil tambang dan pelarangan ekspor bahan mentah. Seperti pelarangan ekspor bijih nikel, bauksit dan tembaga. Bahkan pelarangan ekspor timah pun sedang direncanakan oleh pemerintah.
"Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan bauksitnya, diintegrasikan dengan timahnya karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV battery, lithium battery, di situ saja kita, saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul," jelas Kepala Negara itu.
Jokowi menambahkan, kalau bisa Indonesia nanti menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia.
"Saya enggak tahu lagi nilai tambah yang muncul ini berada pada angka berapa, karena belum kejadian. Perkiraan saya di tahun 2027/2028 itu kalau kita konsisten, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten, dan kawal terus.
Dia pun berharap pada tahun 2045 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan berada di angka USD 9 hingga USD 11 triliun. Kemudian jika Indonesia konsisten terhadap income per kapita berada di angka USD 21.000-USD 29.000.
"Kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka USD 21.000 hingga USD29.000, jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju," tambahnya.
Cerita Jokowi Sulitnya Minta Freeport Bangun Smelter Meski Diancam Tak Perpanjang Kontrak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan bagaimana sulitnya kala itu memerintahkan PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter untuk mengolah hasil tambangnya.
Selama ini, hasil tambang milik Freeport masih dijual dalam bentuk mentahan sehingga Indonesia tidak mendapatkan nilai tambahnya.
"Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Gak, gak gak gak kamu buat smelter kita perpanjang, gak bisa juga," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengakuisisi saham Freeport hingga 51 persen. Barulah, pemerintah bisa memerintahkan Freeport untuk membuat smelter.
"Ya udah kita akuisisi saja 51 persen, setelah dapat mayoritas buat smelter, baru bikin di Gresik," kata dia.
"Nanti bapak ibu lihat, Gresik 2024 kelihatan berapa nilai tambah tembaga yang lebih dari 50 tahun kita ekspor raw material," sambung Jokowi.
Upaya hilirisasi juga dilakukan pada produk hasil tambang lainnya seperti bauksit, nikel dan copper. Hasil penghentian ekspor ini telah memunculkan nilai tambah hingga USD 30 miliar.
Berkat kebijakan tersebut, neraca dagang Indonesia dengan China saat ini mengalami perbaikan. Tahun 2014 neraca perdagangan minus USD 13 juta.
Namun di tahun 2021 sudah mengalami perbaikan menjadi minus USD 2,4 juta. Angka ini pun akan terus membaik di tahun ini hingga 2024 mendatang.
Advertisement
Jokowi Targetkan Perdagangan RI dengan China Surplus
Terkait neraca perdagangan dengan China, Jokowi memastikan akan Indonesia mengalami surplus di tahun ini.
"Tahun ini saya pastikan sudah surplus dengan RRT, saya pastikan itu karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan," kata dia.
Begitu juga dengan Amerika Serikat (AS). Surplus neraca dagang Indonesia dengan AS akan terus meningkat karena pada 2014 sudah mengalami surplus USD 3,3 juta dan sekarang USD 14,4 juta.
"Tapi ini jangan sering disampaikan, tapi ini terlanjur udah karena bisa-bisa nanti kita dicabut fasilitas kita GSP kita," kata dia.
Meski begitu, Jokowi mengingatkan para menterinya untuk melihat detail surplus neraca perdagangan dengan negara lain.
Dia meminta para menteri mencari tahun penyebab Indonesia mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut.
"Sudah 27 bulan neraca kita surplus ya bu menteri, hal-hal ini yang kadang kita enggak lihat detil kenapa surplus," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
