Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya akan membuka komunikasi ke berbagai partai politik termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Paloh menyebut akan lebih dulu membuat kode-kode ke PDIP dan sama-sama mengatur jadwal.
"Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja, tinggal atur saja, kita kasih kode-kode dulu," kata Surya Paloh, usai pertemuan dengan Golkar, Rabu (1/2/2023).
Advertisement
Surya Paloh mengatakan akan lebih dulu mencari tahu waktu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik," kata dia.
Ia berharap, PDIP juga memiliki suasana kebatinan dan penerimaan yang sama terkait rencana pertemuan kedua partai. "Mudah-mudahan suasana kebatinan sama, harapan penerimaan sama, jadi jelas ada dong," ucap dia.
Sementara itu, Surya Paloh telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Agustus 2022. Puan mengaku, ditugaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sesuai penugasan Rakernas Ketua DPR ditugaskan oleh ibu ketua umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik," kata Puan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin 22 Agustus 2022.
Sedangkan Surya Paloh mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal.
"Saya dan Mbak Puan tadi mempunyai satu pemikiran dan kesamaan untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjuti dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja untuk ke depan," kata Paloh.
Usai Bertemu Airlangga di Markas Golkar, Surya Paloh: Mungkin KIB Gabung Koalisi Nasdem
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, pihaknya mengajak Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP, dan PAN untuk bersama merapat ke Koalisi Perubahan.
Hal tersebut disampaikan Surya Paloh usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023). Menurut Paloh, semua kemungkinan ada untuk saling merapat ke koalisi.
"Sama-sama mungkin (koalisi). Mungkin juga KIB bergabung ke Nasdem," kata Paloh di Markas DPP Partai Golkar.
Lebih lanjut, Dia menjelaskan alasan Nasdem justru mendatangi Partai Golkar lebih dulu daripada ke markas rekan calon koalisinya yakni Demokrat dan PKS. Menurutnya, Golkar adalah partai prioritas.
"Kenapa Golkar, priotitas bagi Nasdem. Ada suatu romantisme, suatu perjalanan saya pribadi. Modal kebersamaan catatan sejarah," kata Surya Paloh.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertemuan dengan Surya Paloh sudah sering dilakukan. Dia menyatakan, ini bukan lah pertemuan yang pertama.
"Ini bukan pertama, sudah berkali-kali. Di antara petemuan itu kami sering berkomunikasi," kata Airlangga.
Advertisement
Surya Paloh Buka Suara Soal Reshuffle
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal kabar menteri NasDem akan terkena perombakan kabinet.
Paloh menyebut, semua hal menjelang tahun politik memang multitafsir termasuk soal reshuffle yang dikaitkan dengan pertemuannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
"Ya, dalam suasana menjelang Pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, tapi yang jelas bahwasannya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada. Dalam waktu yang relatif seperti biasanya, cukup panjang bagi saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya, lebih dari 1 jam 20 menit ya," kata Paloh usai pertemuan di Kantor DPP Golkar, Rabu (1/2/2023).
Menurut Paloh, pertemuan dengan Jokowi berjalan lancar dan tak ada pembahasan reshuffle.
"Saya tidak melihat ada perobahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam memahami komunikasi yang biasanya terjadi," kata dia.
Menurut Paloh, apabila Jokowi mengambil kebijakan reshuffle menteri, maka Nasdem menerima semua kebijakan Jokowi dan tidak akan mempermasalahkan.
"Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau, nah itu gak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik, masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata dia.
