DPR Siapkan Advokasi Bantu Korban Limbah Tailing Freeport

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk menggenjot program hilirisasi industri di Tanah Air, dan mulai menyetop ekspor hasil tambang berupa konsentrat tembaga tahun ini.

Salah satu upayanya, dengan memanfaatkan tambang milik PT Freeport Indonesia yang 51 persen sahamnya sudah diakuisisi pemerintah.

Untuk itu, Jokowi menegaskan, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar dunia tersebut kini sudah dimiliki oleh Indonesia.

"Ingat, Freeport itu mayoritas sudah milik kita. Jangan terbayang-bayang Freeport itu milik Amerika, sudah mayoritas kita miliki," tegas Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

RI 1 pun yakin Indonesia bisa mulai menghentikan ekspor konsentrat tembaga pada 2023 ini. Keyakinan itu diutarakan pasca dirinya meninjau progres pembangunan smelter milik Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

"Bentar lagi mau saya umumkan, tembaga stop tahun ini. Karena saya cek kemarin, smelter Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Jadi berani kita stop," seru Jokowi.

Untuk produk tambang lainnya, Jokowi pun sudah resmi mengumumkan larangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada 2023 mendatang. Ia lantas bercerita alasan kenapa kebijakan itu ditempuh.

"Bauksit, kenapa harus kita stop. Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit, ekspor ore-nya. Kita nomor 3 di dunia, mentahan yang kita ekspor," paparnya.

"Tapi, ekspor alumunium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3, kok barang setengah jadi/jadinya nomor 33? Apalagi ekspor panel surya kita nomor 31, padahal bahannya ada di sini," keluh Jokowi.

Padahal, Jokowi menyatakan, negara bakal mendapat keuntungan hingga ratusan kali lipat bila hasil tambang tersebut diolah di dalam negeri.

"Kalau kita kerjakan panel surya, nilai tambahnya sampai 194 kali. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan, apa yang salah dari kita. Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan, karena memang paling cepat dapat duitnya, dan tidak pusing pikirannya," tuturnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil jajaran menterinya untuk membahas kontrak karya di bidang minyak dan pertambangan. Diantaranya British Petroleum (BP), Vale, dan Freeport Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut peepanjangan kontrak karya itu jadi satu bahasan penting dalam rapat terbatas (ratas) yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1/2023).

"Kami tadi rapat membahas beberapa hal terkait dengan perpanjangan beberapa kontral karya yang harus dilakukan perhitungan kembali seperti BP kemudian Vale, kemudian ada juga diskusi tentang bagaimana kelanjutan Freeport. Itu tadi kami diskusikan semuanya," katanya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dia menyampaikan kalau soal perpanjangan kontrak ini masih jadi bagian diskusi. Alasannya, sejumlah poin yang harus menjadi pertimbangan.

"Masih dalam diskusi, masih dalam tahap diskusi karena kita harus mengkaji semuanya. Karena investasi di bidang minyak maupun di bid pertambangan itu kan ndak bisa dua tahun udah mau putus atau 3 tahun baru kita putuskan. Eksplorasi memakan waktu 10-15 tahun dan itu investasinya harus dilakukan sekarang," urainya.

Bahlil menekankan kalau poin pentingnya adalah menjaga investasi tetap terjadi di Indonesia. Apalagi ditengah berbagai tantangan global, mencari investasi untuk masuk ke Indonesia adalah hal yang tak mudah.

Dengan demikian, diperlukan kecekatan dari negara sebagai penentu regulasi agar bisa memuluskan investasi yang masuk.

"Ya kecepatan negara dalam merespon kebutuhan para investor ini sangat penting, tapi yang terpenting adalah sekarang itu orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah eksisting kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik," paparnya.

Dari Vale, BP, dan Freeport Indonesia, Bahlil menyebut kalau BP sudah mendapat lampu hijau untuk perpanjangan kontraknya di Indonesia. Namun dia enggan merinci waktu perpanjangan yang diberikan oleh pemerintah.

"BP sudah ada lampu hijau lah BP, untuk perpanjangan. Teknisnya nanti disampaikan menteri ESDM. Waktunya ya, sesuai undang-undang aja," kata dia. 

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan kalau aspek paling penting dalam industri pertambangan dan minyak di Indonesia adalah hilirisasi. Tujuannya memberikan nilai tambah lebih ke kas negara.

Disisi lain, opsi perpanjangan kontrak juga perlu mempertimbangkan keterlibatan dari perusahaan asal dalam negeri. Baik itu melalui BUMN maupun BUMD.

"Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu oil dan gas, maupun pertambangan kita dorong ke hilirisasi. Hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMN. Jadi nggak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal," jelasnya.