Liputan6.com, Jakarta - Program Kartu Prakerja 2023 kembali dibuka. Sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah agar masyarakat yang berminat bisa mendaftar dan menerima manfaat dari program tersebut.
Kartu Prakerja 2023 akan menyasar 1,5 juta penerima. Nilai bantuan atau insentif kartu Prakerja juga naik pada 2023 ini.
Advertisement
Rapat Komite Cipta Kerja telah memutuskan Program Kartu Prakerja 2023 dengan skema normal. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, di mana aturan pelaksanaan kartu prakerja ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 17 tahun 2022.
Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Eksosistem Prakerja, Kurniasih Suditomo menyebut, pembukaan gelombang 48 program Kartu Prakerja normal akan dilakukan pada triwulan 1 tahun 2023.
"Triwulan 1 2023 kita tidak bisa kasih tahu detail karena masih tunggu lembaga pelatihan (LP) masuk untuk mendaftar kartu Prakerja," ujar Kurniasih.
Lalu, berapa sih insentif yang didapat dalam Kartu Prakerja 2023?
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, besaran insentif untuk Pra Kerja 2023 yakni Rp 4,2 juta per individu. Bantuan ini terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
"Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang," ujar Menko Airlangga melansir laman Setkab, Selasa 4 Oktober 2022 lalu.
Besaran insentif kartu prakerja 2023 sebesar Rp 4,2 juta naik bila dibandingkan 2022. Pada 2022, insentif diberikan yakni, biaya mencari kerja, sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan sehingga total 2,4 juta. Selain itu, insentif pengisian survei evaluasi, sebesar Rp 50.000 per survei.
Peningkatan Skill dan Produktivitas
Program kartu prakerja 2023 lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasikan secara daring, luring, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Prakerja.
Kelanjutan Program kartu prakerja merupakan hasil rapat di mana, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengingatkan, kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023.
Terakhir, guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.
Advertisement
