Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, memastikan peraturan pemerintah (PP) mengenai insentif bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terbit sekitar minggu depan atau paling lambat 2 pekan lagi.
"PP insyaallah 1 -2 minggu ini. Dalam 2 minggu ke depan kita akan buat sosialisasi yang menyeluruh tentang apa sajakah insentif yang bener-bener diberikan di IKN Nusantara. Di PP itu nanti akan terlihat semua," kata Bambang usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Advertisement
Seluruh sektor di IKN nantinya akan mendapatkan insentif. Untuk urusan investasi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
"Seluruh sektor (dapat insentif) karena itu sistemnya makro dan kami Kerjasama dengan Pak Bahlil untuk buat itu semua. Ini akan menarik dibanding tempat yang lain itu benar, jangka waktu lebih lama atau tingkat lebih tinggi dengan harapan karena ini pioneering ada satu perintisan agar orang orang mau menginvestasi di tempat yang baru," ujarnya.
Adapun paket-paket insentif yang akan diberikan Pemerintah seperti insentif pajak, PPN dan PPH yang ditanggung pemerintah. Bahkan, para profesional yang bekerja di IKN dalam waktu tertentu akan dibebaskan pajaknya. Selain itu, pihaknya tengah membahas terkait tax holiday selama mungkin.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengungkapkan tax holiday yang ditentukan di IKN diklaim lebih besar dibandingkan di daerah lain di Indonesia.
"Menyangkut IKN, bahwa tax holiday atau insentif lainnya di IKN lebih besar dan lebih baik dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Kita perlakukan lex specialis untuk IKN. Ini semua dalam rangka merangsang agar IKN itu ketika orang melakukan investasi, IRR-nya bisa cepat, break even point-nya bisa pasti berapa lama," pungkas Bahlil.
RPP IKN Beres, Siap Muluskan Jalan Investor ke Ibu Kota Nusantara
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sudah selesai. Rancangan regulasi ini akan mengatur tentang kemudahan berusaha di ibu kota baru ini sudah ditandatangani dan tinggal menunggu dipublikasikan.
“RPP IKN tentang kemudahan berusaha ini sudah selesai, sudah diteken dan itu ada di kita karena prakarsanya dari Kementerian Investasi,” kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/1).
Bahlil mengaku selama penyusunan RPP muncul berbagai perdebatan. Namun dengan rampungnya beleid ini berbagai perdebatan telah mendapatkan solusinya.
“Perdebatan-perdebatan juga sudah selesai,” kata dia.
Advertisement
Semua Untung
Bahkan Bahlil mengklaim beleid ini telah menjadi yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Baik itu bagi pengusaha, pemerintah hingga pemerintah IKN Nusantara.
“Ini RPP yang win-win bagi dunia usaha, pemerintah dan IKN karena bagus sekali,” kata dia.
Saat dikonfirmasi terkait waktu publikasi RPP, Bahlil enggan memberikan keterangan. Alasannya, Kementerian Investasi hanya membuat RPP sedangkan publikasi menjadi kewenangan Sekretariat Negara (Setneg).
“Kalau di-publish ini kan urusan lain, itu urusan Setneg,” pungkasnya.
