Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera melepas stok beras ke pasar tanpa perantara. Hal ini untuk menekan harga jual beras yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
"Ini kan tugasnya Bulog agar segera melepas stoknya sampai ke pasar," kata Mendag Zulkifli di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (2/2).
Advertisement
Mendag Zulkifli menyampaikan, skema penjualan beras tanpa perantara oleh Perum Bulog akan efektif menekan harga jual beras di pasaran. Yakni, maksimal Rp 9.450 per kilogram (kg) sampai ditangan pedagang.
"Karena kalau pakai perantara lagi, nanti perantaranya bukan Bulog, harusnya di pasar paling mahal Rp 9.450 (kg)," jelas Mendag Zulkifli.
Mendag Zulkifli melanjutkan, sebanyak 300 ribu ton beras asal impor akan masuk Indonesia di bulan Februari ini. Kedatangan beras ini bagian dari penugasan impor Bulog tahun 2022 sebanyak 500.000 ton.
"Beras Bulog (impor) ini bagus, kalau dibeli pelaku besar lagi kan nanti dijualnya mahal lagi," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Dia pun telah meminta Badan Usaha Perum Badan Logistik (Bulog) untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga beras.
"2 hari lalu saya peringatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah ini kenaikannya tidak sedikit," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Jokowi meminta kenaikan harga beras menjadi perhatian penting. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bekerja sampai ke hal-hal yang detail untuk mengendalikan inflasi di daerah.
"Hati-hati dengan yang namanya kenaikan harga beras. Kita memang harus kerja detail dan melihat langsung apa saja harga yang naik," kata dia.
Stok Beras Impor Bulog Wajib Habis Sebelum Panen Raya Februari 2023
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) meminta agar Perum Bulog dapat menghabiskan stok beras impor untuk memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri pada panen raya mulai Februari-Maret mendatang.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyerap hingga 2,4 juta ton atau 70 persen pengadaan dari keseluruhan panen.
"Saya sudah menugaskan Bulog untuk menyerap (beras) 2,4 juta ton tahun ini sehingga gudang memang harus dikosongkan, jadi nanti Bulog akan mengosongkan untuk operasi pasar sebulan terakhir," kata Arief saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (31/1/2023).
Arief menyebutkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menjadi stok Bulog saat ini mencapai sekitar 300 ribu ton.
Stok tersebut berasal dari importasi yang masuk secara bertahap pada awal 2023, atau bagian dari total impor beras sebanyak 500 ribu ton yang diputuskan Pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Sebelumnya, sebanyak 200 ribu ton beras impor sudah masuk pada pertengahan Desember 2022.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan 315 ribu ton beras siap edar yang akan disalurkan melalui operasi pasar hingga Maret mendatang.
Di sisi lain, Buwas menargetkan seluruh beras impor yang masuk dapat tersalurkan melalui operasi pasar paling lambat pada Februari.
Hal itu untuk menyiasati agar operasi pasar tidak membuat harga gabah di tingkat petani jatuh saat panen.
"Paling lambat semua yang impor tanggal 15 Februari sudah masuk gudang Bulog, tapi secara bertahap dipakai operasi pasar. Saya berharap sampai Februari ini habis yang (beras) impor maupun yang ada stok," kata Buwas.
Advertisement
Perum Bulog
Adapun Perum Bulog sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan 100 ribu ton beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau dikenal operasi pasar pada awal Januari 2023 untuk meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran.
Harga pembelian dari gudang Bulog berkisar Rp8.300-Rp 8.900 per kg disesuaikan dengan pembagian zonasi.
Sebagai rincian, beras dijual seharga Rp8.300 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi, sedangkan wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp8.600 per kg, serta wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp8.900 per kg.
