Respons Cak Imin soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies Terkait Pilpres

Cak Imin mengaku tak tahu soal detail perjanjian politik yang terjadi antara kedua pihak itu.

oleh Winda Nelfira diperbarui 02 Feb 2023, 15:36 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) di Jalan Jl. Ki Mangunsarkoro No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023). Peresmian Sekber ini tanda dua partai yang tengah berkoalisi serius untuk 2024 mendatang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi soal adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan. 

Menurut Cak Imin perjanjian politik antara Prabowo-Anies merupakan urusan internal keduanya. Oleh sebab itu, Cak Imin mengaku tak tahu soal detail perjanjian politik yang terjadi antara kedua pihak itu.  

"Itu urusan internal kedua belah pihak ya kita enggak tahu," kata Cak Imin ditemui saat acara Ijtima Ulama Jakarta oleh PKB di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Diketahui, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno, buka suara soal perjanjian politik Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Dia mengatakan perjanjian yang dibuat jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 itu masih berlaku sampai saat ini. Perjanjian politik itu disebut berisi kesepakatan terkait pencapresan Prabowo dan Anies.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri," ujar Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 Januari 2023.

 


Perjanjain Bermaterai dan Legal

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (KPB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kompak melakukan konferensi pers bersama serta mendaftarkan partai politiknya sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (8/8/2022). Pada hari kedelapan ini, Partai Gerindra dan PKB kompak bersama mendaftarkan sebagai calon peserta Pemilu 2024. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sandiaga enggan mengungkap isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bias. Ditanya apakah isi perjanjian yang dibuat tulis tangan Fadli Zon itu berisi agar Anies tidak nyapres bila Prabowo nyapres, Sandiaga hanya bilang isinya demi kepentingan bersama.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," ujar Sandiaga.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ini mengatakan, perjanjian politik itu memiliki legalitas. Ditandangani bertiga antara Prabowo, Sandiaga dan Anies, serta bermaterai.

"Perjanjian itu sih legal, ditandatangan bertiga dan seingat saya ada materainya," jelas Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, fisik daripada surat tersebut saat ini dipegang oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut catatan, lanjut Sandiaga, surat tersebut dinotulensi oleh politisi senior Gerindra, Fadli Zon.

"Saat itu yang nge-draft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang dipegang oleh Pak Dasco,” urai Sandiaga.

Infografis Harapan Prabowo & Muhaimin Pasca-Peresmian Sekber Gerindra-PKB. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya