Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mencatat, pemerintah masih punya sisa utang sebesar Rp 1,2 triliun yang belum dibayarkan kepada Bulog hingga 2022.
Mantan Kabareskrim itu menyampaikan, total piutang pemerintah kepada Bulog sebelumnya sebesar Rp 5,2 triliun. Namun karena adanya keterlambatan pembayaran, jadinya seluruh utang itu belum bisa terlunaskan sampai akhir tahun lalu.
Advertisement
"Waktu itu pemerintah punya utang ke kita Rp 5,2 triliun. Sudah dibayar Rp 4 triliun, jadi tinggal sisanya. Target tahun ini ya pasti dibayarlah, sudah proses kok," ujar Budi Waseso di Gudang Beras Cipinang, Jumat (3/2/2023).
Buwas menyebut, jumlah tersebut belum termasuk selisih harga beras impor 500 ribu ton yang didatangkan dari sejumlah negara. Dalam hal ini, Perum Bulog telah meminjam dana dari bank Himbara untuk mendatangkan stok beras tersebut.
Tapi nantinya, beras impor kualitas premium tersebut bakal dijual lebih murah ke pasaran dari harga seharusnya. Selisih harga tersebut kemudian akan ditanggung oleh pemerintah.
"Ini saya beli kan pake uang pinjam bank. Nah, ini diperhitungkan. Umpama beli beras premium ini sampai di gudang, saya belinya Rp 9 ribu (per kgl paling mahal. Tapi ketentuannya kan ngelepas Rp 8,3 ribu (per kg), berarti ada selisih Rp 700 kan. Nah, selisihnya dibayar oleh negara," jelasnya.
Untuk modal impor beras, Bulog disebutnya berutang kepada perbankan BUMN sekitar Rp 7 triliun. "Yang masuk untuk pembelanjaannya yang jelas Rp 7 triliun, termasuk yang impor," pungkasnya.
200 Ribu Ton Beras Impor Bulog Masih Terombang-Ambing di Lautan
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, beras impor yang sudah masuk dan berada di gudang Bulog kini baru sekitar 300 ribu ton dari empat negara.
Adapun total beras impor yang didatangkan sebanyak 500 ribu ton. Kedatangannya terbagi dalam dua tahap, yakni 200 ribu ton beras hingga Desember 2022, dan 300 ribu ton beras pada Januari-Februari 2023.
"Jadi kita impor yang sudah masuk 300 ribu ton dari 500 ribu ton, sisanya di lautan atau pelabuhan tunggu bongkar, kendala cuaca," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Tak hanya cuaca, Buwas menyatakan, pemasukan beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan juga turut terkendala kebijakan ekspor dari negara asal.
"Kenapa myanmar belum masuk, karena izin karantina bermasalah. Mayoritas Thailand, Vietnam, beberapa negara sudah tutup keran ekspornya," ungkapnya.
Advertisement
Terganjal Aturan
Buwas juga menceritakan hambatan kedatangan impor beras pada akhir tahun lalu, yang terganjal birokrasi dari negara eksportir selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Karena birokrasi Desember ini pertengahan waktu di negara-negara itu banyak libur karyawan, enggak ada kapal-kapal, nahkoda libur. Nataru ketiga itu cuaca Thailand terjadi kapal terbalik, kapal karam," paparnya.
Namun, Buwas mematok target seluruh beras impor 500 ribu ton itu bisa masuk paling lama 15 Februari 2023. Adapun target itu maju satu hari lebih cepat dari sebelumnya.
"Paling lambat 15 Februari masuk semua. Setelah itu konsentrasi pada panen, serapan dalam negeri," pungkas Budi Waseso.
