Liputan6.com, Jakarta - Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada tahun 2022. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi meski IPK turun 4 poin.
"Memang biasa itu (indeks) kadang turun naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).
Advertisement
Ma’ruf menyatakan pemerintah akan mengkaji apa saja poin penurunan IPK Indonesia. Ia juga memastikan KPK akan menindaklanjuti hasil tersebut.
"Kita tentu akan teliti ya penurun persepsi korupsi kita akan kita teliti ya. KPK sendiri menggunakan tiga pendekatan yaitu pendidikan, kemudian juga pencegahan dan penindakan. Ini secara simultan dilakukan, karena itu kalau terjadi penurunan itu di mana?" kata Ma’ruf.
Sebelumnya, Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 turun empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.
Skor IPK mulai dari 0 hingga 100.0 artinya sangat korup sementara 100 sangat bersih. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.
"Corruption Perception Index Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," ujar Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam keterangan pers, Selasa (31/1/2023).
Peringkat Indonesia
TII merilis IPK Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori.
Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83, diikuti Malaysia dengan skor 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23.
Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti Finlandia dan Selandia Baru dengan skor 87, Norwegia 84, Singapura dan Swedia 83, serta Swiss 82. Sementara posisi terendah ada Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan 13, serta Venezuela 14.
"Dalam indeks kami tampak negara dengan demokrasi yang baik rata-rata skor IPK 70 dibandingkan negara yang cenderung otoriter maka tingkat korupsinya rata-rata 26," kata Wawan.
Advertisement
