Liputan6.com, Jakarta - Angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota DKI Jakarta mencapai 0,89 persen atau setara dengan 95.668 jiwa, dari total penduduk yang mencapai 10,7 juta orang pada Maret 2022. Angka ini meningkat 0,29 persen dari tahun 2021.
Advertisement
Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Suryana mengungkapkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pihaknya untuk erifikasi data warga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem. Tujuannya, agar warga tersebut dapat diberikan pelayanan lebih lanjut.
“Nah tadi arahan dari Pj Gubernur bahwa akan menelusuri siapa, di mananya akan melakukan verifikasi data. Kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemisikinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan,” ujar Suryana belum lama ini.
Lebih lanjut, Suryana menjelaskan, posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta sangat mudah untuk turun.
“Kondisi kemiskinan Jakarta dalam posisi hard rock. Dalam arti memang sudah di kerak-keraknya itu. Jadi sangat mudah naik, sangat sulit untuk turun, itu kondisi kemiskinan di daerah-daerah yang kemiskinannya sangat rendah,” kata Suryana.
Adapun kata Suryana, penduudk miskin ekstrem adalah warga yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633. Kemudian, untuk karakteristik, mayoritas merupakan Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun.
“Jadi orang akan terkategori sebagai penduduk miskin ekstrem kalo pengeluaran per kapita per harinya itu di bawah Rp11.633 tadi atau secara akumulasi rumah tangga di bawah 350.000 per kapita per bulan,” kata Suryana.
Target 0 pada 2024
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota dapat mencapai titik 0 persen di 2024. Untuk mewujudkan hal itu, Heru menjalankan program intervensi kemiskinan terpadu sebagai upaya menangani kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta.
"Berbagai langkah intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta terus dilakukan untuk mewujudkan target 0 persen kemiskinan ekstrem di Jakarta pada tahun 2024," kata Heru dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (5/02/2022).
Heru menyampaikan setidaknya ada empat strategi sebagai langkah proaktif yang bakal dilakukan. Bentuk intervensi pertama, turun langsung ke wilayah kota administrasi untuk memperoleh data yang valid berdasarkan nama dan alamat.
“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” kata Heru.
Kemudian, intervensi kedua melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Ada pula Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk sekolah swasta, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.
Selanjutnya juga ada program bantuan atau layanan sosial lainnya, seperti Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Advertisement
Subsidi Air Bersih
Kemudian ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.
Lalu, intervensi ketiga ialah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula.
Intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.
Heru menyampaikan bahwa mobilitas penduduk pendatang ke Ibu Kota menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Kendati demikian, dia memastikan program intervensi tersebut bakal tepat sasaran.
"Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta," jelas Heru.
Reporter: Winda Nelfira, Lydia Fransisc
