Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono melaporkan kepada komisi XI DPR RI akan menerima laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada besok, 7 Februari 2023.
Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI, Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023, Senin (6/2/2023).
Advertisement
Menurutnya, laporan dari BPK tersebut merupakan suatu berkah bagi Badan Otorita IKN, sehingga kedepannya bisa menjadi pedoman untuk melaksanakan dan menjalankan organisasi yang Good Corporate Governance (GCG).
"Kami melaporkan meskipun kami belum memiliki bagian anggaran kami sudah diaudit oleh BPK. Insyaallah BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada kami. Buat kami ini blessing bahwa PR-PR yang harus kami lakukan sebagai organisasi itu akan di layout oleh BPK dan insyallah itu akan menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan organisasi yang memiliki tata kelola dan governance yang baik," ujar Bambang.
Bambang pun bercerita di hadapan DPR, ketika dirinya dilantik sebagai kepala Badan Otorita IKN, dan Donny Rajahoe sebagai wakil Kepala Badan Otorita IKN, banyak PR yang harus dikerjakan. Dimana bagian anggaran dan staff otorita IKN juga belum terisi. Namun, dia bangga seiring berjalannya waktu, pihaknya bisa menjalankan persiapan itu secara bertahap.
"Pada waktu kami dilantik dengan pak Donny pada tahun 2022, tentunya sebagai organisasi yang baru, bagian anggaran belum ada. Kemudian staff belum ada, bagaimana agar kegiatan persiapan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu tidak terhenti. Kita harus menjaga momentum, sehingga tahun 2024 seperti dicanangkan oleh Undang-undang kita mulai pindah," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian Sekretaris negara pada 2022 membentuk tim transisi. Tim transisi dibentuk untuk mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.
Pendanaan untuk pelaksanaan tugas tim transisi dan tim penasihat IKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Kementerian Sekretariat Negara. Maka, melalui Tim transisi tersebut BPK melakukan audit.
"Ini dasarnya sebelumnya ada di undang-undang nomor 32 tahun 2022 pasal 36, yaitu bagaimana Kementerian dan Lembaga tetap menjalankan fungsinya, hingga Badan Otorita memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana layaknya otoritas IKN," pungkasnya.
Capai 14 Persen, Tengok Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, termasuk bangunan pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Hingga saat ini sudah 31 paket di Ibu Kota Nusantara dikerjakan oleh kontraktor, konsultan manajemen konstruksi dan supervisi, antara lain pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intake air baku, kantor kementerian koordinator, sumbu kebangsaan, kompleks kantor dan istana negara.
Dalam tinjauannya, Menteri Basuki mengatakan bahwa sejauh ini progres fisik infrastruktur IKN keseluruhan sudah 14 persen dan berjalan baik sesuai dengan 3 prinsip utama, yakni untuk menjamin kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan.
"Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lansekap view kawasan yang bagus," kata Menteri Basuki.
Adapun implementasinya dilakukan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon eksisting yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan, serta mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan (elevasi, kontur, posisi) dibawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan.
Menteri Basuki juga berpesan agar kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL) tidak melintas di area KIPP IKN.
"Saya tegas soal ODOL, sudah ada aturannya. Kita harus memberi contoh yang baik, untuk truk angkut material jangan overload," kata Menteri Basuki.
Advertisement
Bangunan Pemerintahan
Tinjauan selanjutnya bangunan pemerintahan di KIPP IKN Nusantara di antaranya pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap I meliputi Zona 1 (riparian, visitor center), Zona 2 (ceremonial lawn, plaza, gedung retail, toilet), Zona 3 (central promenade, wetland, forest trail), Zona 4 (shared street), Zona 5 (shared street).
Dalam tinjauan di Rumah Susun (Rusun) Pekerja, Menteri Basuki meminta untuk setiap unit rusun ditempati maksimal 8 pekerja, sehingga kamar lebih lega.
Menteri Basuki juga menginstruksikan agar ditambah kipas angin (blower) minimal 2 unit untuk dipasang di setiap lorong rusun guna memperbaiki sirkulasi udara dan meredam udara panas. Total rusun dibangun 22 tower dengan daya tampung 14.000 pekerja.
Selanjutnya Menteri Basuki meninjau progres pembangunan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik yang akan dilengkapi dengan jaringan pipa transmisi untuk mendukung penyediaan air baku di IKN
